Kepala Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat, Suprapto, meminta kabupaten/kota se Sumatera Barat untuk melakukan perbaikan yang konsisten dan terus menerus atas Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) bidang Cipta Karya. Tujuannya untuk menghasilkan dokume

<a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2013/09/rjp1.jpg"></a>Kepala Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat, Suprapto, meminta kabupaten/kota se Sumatera Barat untuk melakukan perbaikan yang konsisten dan terus menerus atas Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) bidang Cipta Karya. Tujuannya untuk menghasilkan dokumen RPIJM kabupaten/kota yang berkualitas sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Program kegiatan Cipta Karya yang berjalan saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan arahan strategis dari penataan ruang strategis sektoral. Karena itu, perlu upaya perbaikan yang konsisten dan terus menerus, katanya saat membuka Workshop Keterpaduan SPPIP, RPKPP, RPIJM, dan Memorandum Program, di Padang (10/9). RPIJM Kab/Kota Bidang Cipta Karya merupakan Dokumen rencana dan Program Pembangunan Infrastruktur Bidang Cipta Karya dalam periode 5 tahun, yang dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/Kota maupun oleh masyarakat/swasta. Dia menambahkan, RPIJM kabupaten/kota disusun mengacu pada rencana spasial dan sektoral dalam rangka mewujudkan pembangunan infrastruktur Cipta Karya yang berkelanjutan. Workshop dihadiri peserta dari Dinas PU, Bappeda dan Asisten II bidang ekonomi dan Pembangunan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan tersebut, Suprapto berpesan agar dalam waktu tiga hari pelaksanaan workshop tersebut, peserta dapat merampungkan Program Pembangunan Prioritas tahun 2014. Kasatker Randal PIP Sumatera Barat, Maihalfri mengatakan tujuan dari pelaksanaan Workshop Keterpaduan SPPIP, RPKPP, RPIJM dan Memorandum Program Bidang Cipta Karya ini adalah untuk menyamakan dan memantapkan pemahaman tentang keterpaduan dokumen perencanaan bidang Cipta Karya juga meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan bidang Cipta Karya yang mengedepankan keterpaduan program berbasis penataan ruang. Dalam workshop ini diketahui bahwa Kab/Kota yang telah memiliki Dokumen SPPIP adalah Kota Padang, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, Kota Solok, dan dalam penyusunan pada tahun ini adalah Kota Pariaman dan Kota Bukittinggi, sedangkan untuk Kab/Kota yang telah memiliki Dokumen RPKPP adalah Kota Padang, Kota Payakumbuh, dan dalam penyusunan adalah Kota Sawahlunto dan Kota Solok, untuk dokumen RPIJM sendiri semua Kab/Kota telah menyusun dan dalam review. (RJP-Randal Sumbar/bcr)