Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian PIP Provinsi Jambi mengadakan Workshop DAK Air Minum dan Sanitasi serta Pelatihan Aplikasi SIPPa Bidang Cipta Karya selama 2 hari, yang dimulai Selasa (09-10/08/2016) di Jambi. Acara dibuka oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Bappeda Provinsi Jambi, Amar

<p style="text-align: justify;">Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian PIP Provinsi Jambi mengadakan Workshop DAK Air Minum dan Sanitasi serta Pelatihan Aplikasi SIPPa Bidang Cipta Karya selama 2 hari, yang dimulai Selasa (09-10/08/2016) di Jambi. Acara dibuka oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Bappeda Provinsi Jambi, Amar Sholihin.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">Amar menyampaikan,guna mendukung Gerakan 100-0-100, tantangan yang dihadapi Pemerintah Propinsi Jambi saat iniadalahlayanan air minumbaru mencapai 62,75% (2015), kawasan kumuh berdasarkan SK kepala daerah seluas 1.748,67 Ha sedangkanyang sudah ditangani seluas 55,39 Ha, sertacapaian sanitasi 58,21%. Selain itu, Perda Bangunan Gedung yang sudah selesai terdapat8kabupaten/kota, yaitu Kota Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo,Kabupaten Tanjabtim, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Tebo.</p> <p style="text-align: justify;">Layananair minum diProvinsiJambi membutuhkan peningkatan kinerja sebesar 9,4% per tahun atau 3 kali lipat dari upaya pembangunan yang sudah dilakukan,untuk mencapai target 100% akses sanitasi pada tahun 2019 membutuhkan peningkatan kinerja sebesar 10,44 % danuntuktarget penyelesaian Peraturan Daerah Bangunan Gedung yang masih ada 3 kabupaten/kota yang masih menunggu penomoran Perda, jelas Amar.</p> <p style="text-align: justify;">Amar juga menyampaiakan bahwa Aplikasi Sistem Informasi dan Penganggaran SIPPa adalah sistem perencanaan terintegrasi berbasis data base untuk Bidang Cipta Karya, mulai dari RPIJM sampai dengan RKAKL. Aplikasi ini nantinya akan terintegrasi dengan aplikasi SIPPa milikBadan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW)Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dimana kedepan semua usulan pendanaan APBN dan DAK akan bersumber dari aplikasi ini sehingga tidak memungkinkan lagi adanya usulan yang tidak terencana, tutur Amar. (DM-Randal Jambi/ari)</p>