Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Hungaria menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) kerjasama bidang air minum dan sanitasi. MoU akan berlaku lima tahun dengan bentuk kerjasama antara lain studi banding, seminar, konferensi dan pertemuan tenaga ahli, pertukaran informasi, dan bentuk kerj

<p style="text-align: justify;"><a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2013/10/hungaria1.jpg"></a> Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Hungaria menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) kerjasama bidang air minum dan sanitasi. MoU akan berlaku lima tahun dengan bentuk kerjasama antara lain studi banding, seminar, konferensi dan pertemuan tenaga ahli, pertukaran informasi, dan bentuk kerjasama lainnya yang dapat ditentukan kemudian.</p> <p style="text-align: justify;">Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dan Menteri Pengembangan Perdesaan Hungaria Sandor Fazekas, usai pembukaan Budapest Water Summit oleh Presiden Hungaria Janos Ader dan Sekjen PBB Ban Ki-moon, Selasa 8 Oktober 2013 waktu setempat.</p> <p style="text-align: justify;">Menteri PU mengungkapkan, tujuan dari penandatanganan MOU tersebut adalah untuk memperkuat kemampuan teknologi dan manajemen masing-masing pihak di bidang pengelolaan air minum dan sanitasi, serta dalam upaya memperkuat, meningkatkan dan mengembangkan kerjasama kedua Negara atas dasar prinsip kesetaraan, resiprositas dan saling menguntungkan.</p> <p style="text-align: justify;">Kami mendorong peningkatan kerjasama di bidang efisiensi energi dan efisiensi penggunaan bahan kimia dalam pengolahan air minum, inovasi teknologi serta pengurangan tingkat kebocoran, tutut Djoko Kirmanto dalam diskusi sebelum penandatanganan dilakukn.</p> <p style="text-align: justify;">Sedangkan di bidang sanitasi, tambah Djoko, perlu dilakukan kerjasama di bidang pembangunan IPAL, saluran pembuangan air limbah, serta teknologi pemanfaatan kembali air imbah (daur ulang).</p> <p style="text-align: justify;">Pengelolaan sumberdaya air yang terpadu sangat menentukan upaya meningkatkan kerjasama air minum dan sanitasi. Oleh karena itu, kerjasama yang ditandatangani juga melingkupi penguatan kerjasama antar dua Negara dalam bidang pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan air, pertukaran informasi ilmiah, publikasi, tenaga pengajar professional dan mahasiswa serta tenaga ahli.</p> <p style="text-align: justify;">Menteri PU Djoko Kirmanto juga menekankan pentingnya menjalin kerjasama dalam perencanaan Pengelolaan DAS dan perlindungan pengemabangan SDA yang berkelanjutan.</p> <p style="text-align: justify;">Direktur Jenderal Cipta Karya, Imam S. Ernawi, menambahkan dengan penandatanganan MoU tersebut diharapkan tercapai kerja sama dan muncul terobosan-terobosan dalam menyelesaikan masalah air minum dan sanitasi, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).</p> <p style="text-align: justify;">MoU ini akan berlaku untuk 5 tahun ke depan dan dapat dievaluasi kembali efektivitasnya, dan bila perlu dapat diperpanjang, demikian Imam menambahkan.</p> <a style="text-align: justify;" href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2013/10/hungaria3.jpg"></a> <p style="text-align: justify;">Kasubdit Kerjasama Luar Negeri Ditjen Cipta Karya, Dwityo A. Soeranto, melaporkan dari Budapest bahwa Budapest Water Forum berlangsung dari tanggal 8-11 Oktober 2013 dan menghadirkan 1.200 peserta yang terdiri dari para pimpinan pemerintahan, pakar dan kalangan universitas, swasta yang berminat di bidang air minum dan sanitasi.</p> <p style="text-align: justify;">Hadir dalam acara penandatangan MoU tersebut seluruh anggota DELRI dalam Budapest Water Summit 2013, antara lain Direktur Jenderal Cipta Karya Imam S. Ernawi, Direktur Bina Program DJCK Antonius Budiono, Direktur Pengembangan Air Minum DJCK Danny Sutjiono, Sesditjen SDA Mudjiadi, serta Duta Besar RI untuk Hungaria Maruli Tua Sagala.</p> <p style="text-align: justify;">Peserta DELRI lainnya antara lain Danis H. Sumadilaga (Kapuskompu), Agus Ahyar dan Darmawel Umar (Dit. PAM, DJCK), Febri Iman Harta (Kepala BWS Maluku Utara), Eka Nugraha Abdi (Ditjen SDA), dan Zavi Azzaino (Biro PKLN Setjen) (das/bcr).</p>