Sebanyak 174 kabupaten/kota yang memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah diundang Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dalam sosialisasi kebijakan perencanaan dan pemrograman bidang Cipta Karya TA 2014, Kamis (17/10), di Jakarta. Dari jumlah itu, 84 kabupaten/kota yang juga memili

<p style="text-align: justify;"><a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2013/11/catur1.jpg"></a>Sebanyak 174 kabupaten/kota yang memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah diundang Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dalam sosialisasi kebijakan perencanaan dan pemrograman bidang Cipta Karya TA 2014, Kamis (17/10), di Jakarta.</p> <p style="text-align: justify;">Dari jumlah itu, 84 kabupaten/kota yang juga memiliki Peraturan Daerah (Perda) Bangunan Gedung ditetapkan menjadi Klaster I prioritas pembangunan bidang Cipta Karya. Sedangkan sisanya sebanyak 90 kabupaten/kota yang hanya mmeiliki RTRW dimasukkan dalam Klaster II. Selanjutnya, Klaster I akan dikelola oleh Pusat, sedangkan Klaster II akan dikelola Provinsi.</p> <p style="text-align: justify;">Secara konsep, perencanaan dan pelaksanaan, pembangunan bidang Cipta Karya tahun 2014 adalah upaya melakukan re-focussing dalam memenuhi amanat di dalam peraturan perundangan, kebijakan pemerintah dan agenda internasional yang terkait bidang Cipta Karya, kata Antonius Budiono, Direktur Bina Program dalam paparannya.</p> <p style="text-align: justify;">Workshop ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi terhadap kebijakan perencanaan dan pemrograman bidang Cipta Karya Tahun Anggaran 2014.</p> <p style="text-align: justify;">Antonius mengungkapkan, bagi pemerintah kabupaten/kota yang tidak termasuk dalam Klaster I maupun Klaster II akan tetap mendapatkan fasilitasi pembangunan Cipta Karya sebagai upaya untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan peraturan perundangan yang ada.</p> <p style="text-align: justify;">Pemilihan Kabupaten/Kota yang masuk dalam kelompok prioritas penanganan Cipta Karya tahun 2014 didasarkan pada Kabupaten/Kota yang dikategorikan sebagai strategis nasional sesuai dengan RTRWN ditambah dengan keberadaan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Perda tentang Bangunan Gedung, jelas Antonius.</p> <p style="text-align: justify;">Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan diskusi peserta Workshop yang berasal dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota seputar persiapan pemrograman bidang Cipta Karya Tahun 2014.</p> <p style="text-align: justify;">Tindak lanjut paska workshop ini adalah penandatanganan MoU antara Ditjen Cipta Karya dan pemerintah kabupaten/kota sebagai bentuk komitmen bersama dalam penanganan kawasan melalui pendekatan entitas wilayah. (ctr/bcr)</p>