Anggota Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP), Henny S. Widyaningsih, meminta Kementerian Pekerjaan Umum memperbarui klasifikasi informasi publik di lingkungan kerjanya dengan menjaring usulan dari semua satuan kerja yang ada. Dia juga menilai Kementerian PU termasuk yang paling pro aktif dalam me

<a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2013/11/kip1.jpg"></a>Anggota Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP), Henny S. Widyaningsih, meminta Kementerian Pekerjaan Umum memperbarui klasifikasi informasi publik di lingkungan kerjanya dengan menjaring usulan dari semua satuan kerja yang ada. Dia juga menilai Kementerian PU termasuk yang paling pro aktif dalam menerapkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Hal itu disampaikannya pada Sosialisasi Persiapan Pelaksanaan Kegiatan 2014 di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, di Batam (22/10). Sesi tentang implementasi KIP diikuti oleh para Kepala Satuan Kerja (Satker) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Ditjen Cipta Karya di wilayah Timur Indonesia. Setiap Unit Pelayanan Informasi Publik di Kementerian PU juga harus menyediakan Standar Prosedur Operasional (SOP, red) yang menjadi bagian dari kewajiban badan publik dalam penyediaan informasi publik, ungkap Henny. Lebih lanjut Henny juga meminta dilakukan pengecekan berkala terhadap semua jenis informasi, baik yang bersifat berkala, serta merta, tersedia setiap saat dan berdasarkan permintaan, hingga informasi yang dikecualikan. UU KIP pada prinsipnya membuka informasi yang harus dibuka, dan menutup yang harus ditutup. Maka jaringlah informasi yang dikecualikan dan kemudian dilakukan uji konsekuensi oleh PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, red), lanjut Henny. Sementara Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Pusat Komunikasi Publik Kementerian PU, Etty Winarni, mengungkapkan Keputusan Menteri PU nomor 391/KPTS/M/2011 sudah menetapkan klasifikasi informasi di lingkungan Kementerian PU. Kepmen ini menurutnya diterbitkan sebagai langkah pro aktif PPIP Kementerian PU dalam pelayanan informasi. Kedua narasumber tersebut mengapresiasi langkah Ditjen Cipta Karya memberikan pemahaman kepada para Satker di daerah tentang KIP. Selanjutnya diharapkan ada Daftar Informasi Publik Ditjen Cipta Karya yang disusun dari proses uji konsekuensi yang mengacu pada Pasal 17 UU KIP. (bcr)