Mulai hari ini (24/10), Indonesia menggelar puncak peringatan Hari Habitat Dunia 2013 dengan tema Kota untuk Semua. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum, Sekretariat Nasional Indonesia, dan Kementerian Perumahan Rakyat menyelenggarakan rangkaian kegiatan berupa Seminar Tematik, Lomba Foto,

<p style="text-align: justify;"><a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2013/11/hhd10.jpg"></a>Mulai hari ini (24/10), Indonesia menggelar puncak peringatan Hari Habitat Dunia 2013 dengan tema Kota untuk Semua. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum, Sekretariat Nasional Indonesia, dan Kementerian Perumahan Rakyat menyelenggarakan rangkaian kegiatan berupa Seminar Tematik, Lomba Foto, Kunjungan Lapangan ke Kawasan Kota Tua Jakarta, Funbike dan Hiburan Rakyat.</p> <p style="text-align: justify;">Acara ini diselenggarakan dari tanggal 24-27 Oktober 2013 di Parkir Timur Senayan, Jakarta. Acara digelar sebagai acara pamungkas dari berbagai kegiatan yang telah digelar oleh Kementerian PU mulai dari 7 Oktober lalu.</p> <p style="text-align: justify;">Dalam pidato pembukaannya, Djoko Kirmanto, Menteri Pekerjaan Umum, untuk mewujudkan Kota untuk Semua, maka kita perlu meningkatkan kepedulian terhadap berbagai fenomena mutakhir pembangunan perkotaan. Fenomena pertama adalah urbanisasi yang semakin meningkat secara global di berbagai Negara, yang juga dialami oleh kota-kota di Indonesia.</p> <p style="text-align: justify;">Berdasarkan data BPS, pada saat ini separuh dari 240 juta penduduk Indonesia telah tinggal di kawasan perkotaan. Dengan laju urbanisasi 1,7% per tahun, diperkirakan pada tahun 2025 sebanyak 68% penduduk Indinesia akan tinggal di kawasan perkotaan.</p> <p style="text-align: justify;">Banyaknya penduduk bermukim di perkotaan, utamanya disebabkan oleh adanya daya tarik kota, sebagai magnet pertumbuhan wilayah. Hal ini wajar mengingat kota menjadi pusat penyedia lapangan kerja, kesempatan pendidikan dan berbagai fasilitas publik yang relatif lebih lengkap dibandingkan perdesaan, ungkap Djoko.</p> <p style="text-align: justify;">Fenomena urbanisasi ini menurutnya perlu disikapi oleh pemerintah untuk menyediakan prasarana dan sarana perkotaan yang memadai, baik kuantitas maupun kualitasnya, bagi seluruh lapisan masyarakat. Djoko mengatakan, Kota untuk Semua diartikan bahwa semua lapisan masyarkat, termasuk masyarakat miskin perkotaan, juga berhak mendapatkan akses baik terhadap fasilitas umum dan utilitas umum di perkotaan.</p> <p style="text-align: justify;">Fenomena berikutnya adalah pertumbuhan perekonomian yang semakin meningkat pesat di perkotaan. Mengingat kota sebagai mesin penggerak perekonomian (engine of growth), maka wajar GDP perkotaan di Indonesia saat ini dapat menyumbang hingga 74% dari GDP nasional. Bahkan pada tahun 2030 GDP perkotaan Indonesia diproyeksikan akan dapat mencapai 86% dari GDP nasional.</p> <p style="text-align: justify;">Fenomena ini perlu disikapi oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk menciptakan perekonomian kota yang berkeadian dengan mengurangi ketimpangan perekonomian masyarakat di perkotaan. Apalagi saat ini tingkat penduduk miskin di perkotaan masih 8,78%. Artinya, perwujudan Kota untuk Semua itu harus dapat mensejahterakan semua lapisan masyarakatnya, termasuk masyarakat miskin perkotaan, ungkap Djoko.</p> <p style="text-align: justify;">Fenomena lainnya adalah degradasi kualitas lingkungan permukiman perkotaan, antara lain karena tekanan jumlah kepadatan penduduk perkotaan yang semakin meningkat, sedangkan luas lahan perkotaan yang terbatas. Akibatnya nasih terdapat 23% penduduk perkotaan yang tinggal di permukiman kumuh di Indonesia, yang dicirikan dengan rendahnya kualitas hunian dan prasarana serta sarana dasar perkotaan yang terbatas. Tentunya program Kota untuk Semua diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas lingkungan permukiman bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang berada di permukiman kumuh. Prinsip pembangunan perumahan dan permukiman secara berimbang juga perlu diupayakan, sehingga dapat lebih mengutamakan peruntukannya bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah. Sehingga, terwujudnya Kota untuk Semua juga memerlukan kepedulian yang konkrit dari dunia usaha/pengembang, agar lebih peduli dalam peningkatan kualitas perumahan dan permukiman perkotaan secara berkeadilan dan berkelanjutan. (DatinCK/bcr)</p>