Pembangunan bidang Cipta Karya memerlukan keterpaduan yang jelas antara rencana pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota agar dapat tercapai Pembangunan Infrastruktur yang terapadu, efektif dan efisien diantara SKPD. Peran Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program

<p style="text-align: justify;"><a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2013/11/sita4.jpg"></a>Pembangunan bidang Cipta Karya memerlukan keterpaduan yang jelas antara rencana pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota agar dapat tercapai Pembangunan Infrastruktur yang terapadu, efektif dan efisien diantara SKPD. Peran Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman (Satker Randal PIP) dinilai penting dalam mewujudkan keterpaduan tersebut.</p> <p style="text-align: justify;">Demikian diungkapkan Kepala Bidang Pengembangaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Maluku, M. E. E. Samson dalam pembukaan Evaluasi Akhir Tahun Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian bidang Cipta Karya Provinsi Maluku pekan lalu di Ambon.</p> <p style="text-align: justify;">Untuk mencapai sasaran pembangunan nasional dengan baik maka diperlukan koordinasi yang baik antara Pemerintah nasional dengan Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pembangunan di Bidang Keciptakaryaan, katanya.</p> <p style="text-align: justify;">Direktorat Bina Program melalui Satker Randal ikut berperan aktif dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan bidang ciptakarya. Diantara satker lain, Satker Randal mempunyai fungsi strategis, yaitu membangun koordinasi dengan Satker lain dan Pemda setempat.</p> <p style="text-align: justify;">Satker Randal dapat memberikan masukan antara lain, pertama, menganalisis karakteristik provinsi setempat dalam kaitannya dengan perencanaan kebutuhan infrastruktur keciptakaryaan. Kedua, memetahkan permasalahaan dalam perencanaan dan setelah pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang cipta karya.</p> <p style="text-align: justify;">Dengan adanya masukan dari satker randal, pembangunan infrastruktur keciptakaryaan akan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan karakteristik masing masing daerah.</p> <p style="text-align: justify;">Pelaksanaan Workshop Evaluasi Akhir tahun merupakan Kegiatan yang bersinergi dilaksanakan di seluruh Provinsi di Indonesia dengan waktu yang bersamaan, dengan visi dan misi yang sama dan pembahasan isu-isu strategis yang sama dalam rangka Pembangunan Cipta Karya yang bertujuan meningkatkan kualitas perencanaan dan infrastruktur PU dan permukiman, serta pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.</p> <p style="text-align: justify;">Peran dan Tugas Randal Provinsi sangat Strategis dalam membantu Perencanaan dan Pengendalian serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Keciptakaryaan di Provinsi melalui antar lain; pertama, Data Usulan Kabupaten/Kota yang mendukung MP3EI Koridor 6 (Masterplan Percepatan dan perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) dan MP3KI Klaster 4 (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia). Kedua, Matriks Program Kegiatan Bidang Cipta Karya 2015-2019. Ketiga, Penajaman Komitmen Sharing APBD (DDUB) TA 2014 sebagai Pendamping Pelaksanaan Kegiatan APBN TA. 2014. Dan keempat, usulan Skala Prioritas Kegiatan Bidang Cipta Karya TA. 2015.</p> <p style="text-align: justify;">Dengan Peran Randal Provinsi tersebut maka kami sangat berharap kerjasama Pemerintah daerah Kab/Kota dengan Randal Provinsi dalam melakukan Sinkronisasi Program dapat dilakukan secara menyeluruh, untuk memberikan pembobotan dan penajaman pada dokumen RPIJM.</p> <p style="text-align: justify;">Peserta Kegiatan Workshop Evaluasi Akhir Tahun Antara Lain Kepala Bapedda, Kepala Dinas PU, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup di 11 Kabupaten/Kota se- Maluku, dan Direktur PDAM Kabupaten/Kota se- Maluku. (ramasita ruhmana_randal Maluku)</p>