Islamic Development Bank (IDB) akan mengucurkan USD 100 Juta untuk membangun Community Based Sanitation Program atau Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) di Indonesia yang akan dilaksanakan selama empat tahun hingga 2017. Program ini akan menyasar 1.800 lokasi yang tersebar di 48 kabupaten/kota di

<a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2013/11/idb1.jpg"></a>Islamic Development Bank (IDB) akan mengucurkan USD 100 Juta untuk membangun Community Based Sanitation Program atau Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) di Indonesia yang akan dilaksanakan selama empat tahun hingga 2017. Program ini akan menyasar 1.800 lokasi yang tersebar di 48 kabupaten/kota di 13 provinsi dengan besaran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) rata-rata Rp400 juta di setiap lokasinya. Pemerintah pusat akan meneruskan pinjaman ini dalam bentuk hibah kepada 1.800 lokasi yang memenuhi syarat. Diantaranya memiliki Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan lokasi kelurahan tersebut pernah menerima tiga kali siklus PNPM Mandiri Perkotaan, tutur Antonius Budiono, Direktur Bina Program, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, saat membuka Workshop Persiapan Pelaksanaan Community Based Sanitation Program (SANIMAS), di Jakarta (12/11). Salah satu komponen utama kegiatan ini adalah pemberdayaan masyarakat. Selain pemberdayaan masyarakat, kegiatan ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu pengarusutamaan gender, otonomi dan desentralisasi dimana Pemda bertanggung jawab penuh terhadap keberlanjutan dari pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian. Selain itu, keswadayaan masyarakat yang melekat dalam kegiatan ini berusaha menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama. Justru dari sinilah partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan ini terlihat dengan sharing pendanaan yang biasanya mencapai 40-50 persen dari BLM, ujar Antonius. Dari kegiatan ini juga akan terlihat keterpaduan program yang telah disusun masyarakat dalam wujud Program Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis), tambah Antonius. Antonius juga mengingatkan komitmen Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan Biaya Operasional Proyek (BOP). Komitmen tersebut akan diformalkan dalam Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Kementerian PU selaku Executing Agency, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kasubdit Kerjasama Luar Negeri Ditjen Cipta Karya, Dwityo A. Soeranto, menjelaskan status pinjaman IDB untuk membangun infrastruktur sanitasi tersebut saat ini dalam tahap finalisasi Framework Agreement. Negosiasi untuk kegiatan ini akan dilaksanakan pada akhir November 2013 ini. Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Ditjen Cipta Karya, Djoko Mursito, menambahkan program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan sanitasi dan perilaku higienis sebagai bagian dari upaya pemerintah mencapai target MDGs melalui pelayanan sanitasi. Target 2015 adalah menaikkan proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak dan berkelanjutan sebesar 62,41 persen, ujar Djoko. (bcr)