Perlindungan terhadap lingkungan harus menjadi prioritas dalam menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan mengintegrasikan modal sosial, ekonomi dan lingkungan yang sudah lama dikenal dan diterapkan Kementerian Pekerjaan Umum dengan nama Tribina atau Tridaya. Namun pada

<p style="text-align: justify;"><a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2013/11/lanjutkan31.jpg"></a>Perlindungan terhadap lingkungan harus menjadi prioritas dalam menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan mengintegrasikan modal sosial, ekonomi dan lingkungan yang sudah lama dikenal dan diterapkan Kementerian Pekerjaan Umum dengan nama Tribina atau Tridaya. Namun pada praktiknya, pembangunan di Indonesia banyak diwarnai modal ekonomi.</p> Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, Imam S. Ernawi, saat membuka Seminar Prospek Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan Berkelanjutan di Indonesia, Jakarta (14/11). Seminar menghadirkan narasumber antara lain Bruno Dercon (Senior Human Settlements Officer Regional for Asia and the Pacific Fukuoka, Japan), pakar pembangunan permukiman ITS Johan Silas, Tommy Firman dari ITB, dan dimoderatori oleh pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna. Imam mengungkapkan beberapa langkah yang perlu diterapkan Indonesia dalam menghadapi tantangan pembangunan kawasan permukiman yang berkelanjutan. Pertama, perlu konsolidasi status permukiman di Indonesia yang harus dalam satu bahasa baseline, serta memuat prospek keberlanjutannya. Kedua, mulai menerapkan aspek perlindungan lingkungan dalam penerapan tiga pilar sebagai pintu masuk pembangunan berkelanjutan (Tribina). Ketiga, dalam pembangunan kawasan permukiman harus mulai dengan pendekatan entitas. Untuk ini, menurut Imam, permukiman jangan hanya dibaca dari sektor-sektor. Pembangunan di Indonesia sudah menambah defisit ekologis. Apakah tidak bisa dibalik? Lingkungannya didahulukan dalam tiap langkah pembangunan, bukan ekonomi, ungkap Imam. Keempat, melihat prospek ke depan dengan mambaca perkembangan global, contohnya hasil Forum Global Rio + 20 yang menghasilkan agenda sustainable cities and human settlements. Imam menambahkan, dari laporan High Level Panel post 2015 yang dibuat pada Mei 2013 lalu dimana Presiden SBY menjadi Co-Chair, ada beberapa transformasi yang bisa dijadikan dasar merumuskan permukiman di Indonesia. Diantaranya, pembangunan di Indonesia harus inklusif, karena semuanya harus tercover oleh pembangunan. Indonesia juga harus mewujudkan kelembagaan yang efektif, serta menjalin kemitraan internasional. Sementara Johan Silas menyinggung infrastruktur berkelanjutan yang merupakan hasil irisan dari pembangunan berkelanjutan dan komunitas berkelanjutan. Pilar komunitas berkelanjutan disebutkan natara lain kecerdasan, kemanusiaan, dan ekologis. Johan Silas juga menyebutkan lima komponen infrastruktur berkelanjutan adalah akses dan mobilitas, air dan sanitasi serta pengelolaan limbah, energy yang hemat dan terbarukan, kebutuhan dasar manusia (sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan), serta lingkungan yang bermutu (biodivercity) dan berkecukupan. (bcr)