Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum tengah menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Monitoring dan Evaluasi kegiatan yang responsif gender. Diharapkan Juklak tersebut sudah selesai disusun dan ditindaklanjuti untuk mendapatkan kekuatan hukum pada 2014 dan selanjutnya bisa berlak

<p style="text-align: justify;"><a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2013/11/pug2.jpg"></a>Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum tengah menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Monitoring dan Evaluasi kegiatan yang responsif gender. Diharapkan Juklak tersebut sudah selesai disusun dan ditindaklanjuti untuk mendapatkan kekuatan hukum pada 2014 dan selanjutnya bisa berlaku di internal Ditjen Cipta Karya.</p> <a style="text-align: justify;" href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2013/11/pug3.jpg"></a> <p style="text-align: justify;">Direktur Bina Program Antonius Budiono membuka workshop penyusunan Juklak tersebut pada Senin (18/11) di Jakarta. Workshop diikuti oleh para pejabat di lingkungan Ditjen Cipta Karya, termasuk pelaksana kegiatan yang telah mengaplikasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui mekanisme Anggaran yang Responsif Gender (ARG).</p> <p style="text-align: justify;">Beberapa kegiatan infrastruktur Cipta Karya yang responsif gender telah dilaksanakan dalam empat tahun terakhir (2010-2013), yaitu PNPM Perkotaan, Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), dan Pembangunan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW).</p> <p style="text-align: justify;">Kegiatan-kegiatan tersebut telah mendapatkan penghargaan Anugerah Parahita Ekaparya (APE) yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) selama tiga tahun berturut-turut. Saya sangat mengapresiasi dengan hasil tersebut, tutur Antonius.</p> <p style="text-align: justify;">Capaian itu, lanjut Antonius, tidak terlepas dari dukungan dan peran Tim Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG) sub bidang Cipta Karya. Diharapkan pada 2014 nanti ada peningkatan dan penambahan kegiatan yang responsif gender di masing-masing direktorat yang tertuang dalam RKA-KL.</p> <p style="text-align: justify;">Pengarusutamaan Gender dilatarbelakangi adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam pembangunan nasional. PUG sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegariskan gender menjadi satu dimensi yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.</p> <p style="text-align: justify;">Antonius menyebutkan tiga fokus prioritas terkait dengan pelaksnaan PUG di Ditjen Cipta Karya. Pertama, peningkatan kualitas SDM melalui sistem pembinaan dan penjenjangan pegawai yang responsif gender. Kedua, peningkatan pemenuhah kebutuhan sarana dan prasarana di gedung Kementerian PU yang responsif gender. Dan ketiga, penyelenggaraan insfrastruktur bidang Cipta Karya yang responsif gender. (bcr)</p>