Direktorat Jenderal Cipta Karya menyelenggarakan Pra Konsultasi Program Penggunaan DAK Sub Bidang Air Minum dan Sanitasi Tahun 2014, di Mataram (20/11). Acara digelar dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional penyelenggaraan pembangunan air minum

<a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2013/11/dak1.jpg"></a>Direktorat Jenderal Cipta Karya menyelenggarakan Pra Konsultasi Program Penggunaan DAK Sub Bidang Air Minum dan Sanitasi Tahun 2014, di Mataram (20/11). Acara digelar dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional penyelenggaraan pembangunan air minum dan sanitasi serta mendukung pencapaian target MDGs melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Acara ini diikuti oleh Kasatker PPLP dan PKPAM Provinsi, Kasatker dan PPK Randal Provinsi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Cipta Karya) Kabupaten/Kota, provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Acara dibuka secara resmi oleh Direktur Bina Program Ditjen Cipta Karya, Antonius Budiono. Narasumber yang hadir adalah Kepala Biro Perencanaan dan KLN Kementerian PU di wakili oleh Kepala Perencanaan Umum Kementerian Pekerjaan Umum, Kasubdit Perencanaan Teknis Direktorat Penyehatan Lingkungan Permukiman, Rina Agustina, yang memaparkan mengenai petunjuk teknis DAK sub bidang Sanitasi, serta Direktur Pengembangan Air Minum diwakili oleh Direktur Air Minum, Danny Sutijono, yang memaparkan mengenai petunjuk teknis DAK sub bidang air minum. Dalam sambutannya Direktur Bina Program mengatakan bahwa diupayakan Program DAK setiap tahun meningkat. Namun ada hal hal yang menjadi pertimbangan apakah Dana Alokasi Khusus bisa direalisasikan sesuai yang diharapkan. Untuk itu diharapkan kabupaten/kota dapat melaksanakan kegiatan DAK sesuai dengan Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan yang ada, termasuk dalam menyampaikan laporan pelaksanaan secara rutin melalui e-monitoring. Untuk tahun 2014 terdapat 444 Kabupaten/kota yang mendapatkan DAK Infrastruktur sub bidang air minum dengan alokasi sebesar Rp 640,11 M, dan 431 Kabupaten/kota yang mendapatkan DAK Infrastruktur sub bidang sanitasi dengan alokasi sebesar Rp 599,58 M. Khusus untuk 183 kabupaten tertinggal sesuai data Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal mendapatkan tambahan alokasi sesuai dengan kebijakan keberpihakan (affirmative policy), dengan alokasi masing-masing sebesar Rp 245,21 M untuk sub bidang air minum dan Rp 229,68 M untuk sub bidang sanitasi. Pemerintah kabupaten/kota diwajibkan menyediakan dana pendamping sebesar 10% dari besaran DAK (regular) yang diterima. Sedangkan untuk DAK affirmative policy, kewajiban menyediakan dana pendamping oleh kabupaten adalah sebesar 0 3%. Sementara itu untuk wilayah Timur terdapat 171 Kabupaten/Kota mendapat DAK Reguler sub bidang air minum dengan alokasi Rp 213.600,13 juta dan 170 Kabupaten/Kota yang mendapat DAK Reguler sub bidang Sanitasi dengan alokasi Rp 224.840,35 juta. Khusus untuk 112 kabupaten tertinggal di wilayah Timur mendapatkan tambahan alokasi sesuai dengan kebijakan keberpihakan (affirmative Policy), dengan alokasi masing-masing sebesar Rp 142.749,53 juta untuk sub bidang air minum dan Rp 136.153,96 juta untuk sub bidang sanitasi. (bimo/bcr)