Untuk penanganan bidang persampahan dan air limbah dalam gerakan 100-0-100, Satker Pengembangan Air Minum dan Sanitasi (PAMS) Kalimantan Selatan, Kamis (25-06-2015) menggelar Workshop Bantuan Teknis (Bantek) Kelembagaan Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman di Banjarmasin. Sekretaris Daerah Pro

<a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2015/06/kalsel-bantek-bsr.jpg"></a> <p style="text-align: justify;">Untuk penanganan bidang persampahan dan air limbah dalam gerakan 100-0-100, Satker Pengembangan Air Minum dan Sanitasi (PAMS) Kalimantan Selatan, Kamis (25-06-2015) menggelar Workshop Bantuan Teknis (Bantek) Kelembagaan Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman di Banjarmasin.</p> <p style="text-align: justify;">Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Arsyadi mengatakan, Kementerian PUPR melalui Direktorat PPLP telah melaksanakan berbagai pembangunan prasarana dan sarana bidang sanitasi, baik di bidang air limbah maupun persampahan.</p> <p style="text-align: justify;">Menurut Arsyadi hasil pembangunan ini belum diimbangi dengan maksimalnya fungsi prasarana dan sarana terbangun sehingga ada kesenjangan antara capaian pembangunan fisik dengan target akses masyarakat. Untuk mengatasi hal ini perlu diambil langkah dengan membangun dan memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintah daerah yang menangani bidang persampahan dan air limbah, kata Arsyadi.</p> <p style="text-align: justify;">Hal ini juga dimaksudkan untuk menyiapkan pemerintah kabupaten/kota dalam menghadapi periode pembangunan lima tahun ke depan sebagaimana tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019, Kementerian PUPR mengalokasikan dana sebesar Rp. 35,645 Triliun untuk pengembangan infrastruktur bidang PLP dan dihibahkan kepada Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota agar memanfaatkan prasarana dan sarana dimaksud.</p> <p style="text-align: justify;">Pemerintah menghimbau kepada pemerintah kabupaten/kota untuk membentuk Institusi Pengelola Pasca Konstruksi Bidang PLP. Institusi yang dimaksud dapat berbentuk UPTD (Unit Pelaksana Teknik Daerah) atau SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Dipertegas oleh Pemerintah Pusat dengan memasukkan Komponen Kelembagaan tersebut dalam <i>Readiness Criteria </i>perencanaan program Bidang PLP, lanjut Arsyadi.</p> <p style="text-align: justify;">Acara dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Ketua DPRD dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dari 13 kabupaten/kota, perwakilan Direktorat PLP, Kepala Biro Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Direktur Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Direktur Dekonsentrasi dan Kerjasama Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri, dan Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Melalui kegiatan ini pemerintah daerah diharapkan dapat merencanakan penataan institusi pengelola air limbah dan persampahan pasca konstruksi dengan berbagai bentuk pilihan kelembagaan seperti UPTD, UPTD-PPK BLUD dan Perusahaan Daerah yang dapat dikembangkan oleh daerah berdasarkan pada pertimbangan atas beban kerja yang ditanganinya. (Randal Kalsel/ari)</p> <b></b>