Dalam rangka review RPI2J-JM dan Memorandum Program (MP) Bidang Cipta Karya se-Provinsi Papua, Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Papua, menyelenggarakan Workshop Sinkronisasi Program dan Fasilitasi Penguatan Kapasitas Lembaga Daerah di Balai Diklat

<a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2015/06/papua-bsr.jpg"></a> <p style="text-align: justify;">Dalam rangka review RPI2J-JM dan Memorandum Program (MP) Bidang Cipta Karya se-Provinsi Papua, Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Papua, menyelenggarakan Workshop Sinkronisasi Program dan Fasilitasi Penguatan Kapasitas Lembaga Daerah di Balai Diklat PU XII Bhayangkara, Kota Jayapura, Kamis (25-26/06/2015).</p> <p style="text-align: justify;">Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua yang diwakili oleh Kepala Bidang Pembinaan Teknis Barkah Wisnu Raditya mengatakan pertemuan kali ini mempunyai arti yang sangat penting, karena forum ini bertujuan meningkatkan kemampuan aparat Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan Prasaranan dan Sarana bidang Cipta Karya, sehingga terjadi sinkronisasi dan pengendalian program-program pembangunan prasarana dan sarana dasar bidang Cipta Karya di Provinsi Papua.</p> <p style="text-align: justify;">Arahan dalam RPJP dan RPJMN terkait pembangunan infrastruktur permukiman merupakan amanat yang harus diemban bersama oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dan dijelaskan dalam PP 38 Tahun 2007 bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota berperan sebagai pelaksana pembangunan infrastruktur fisik bidang Cipta Karya, sedangkan pemerintah pusat bertindak sebagai pengatur, pembina dan pengawas pembangunan infrastruktur permukiman di Indonesia. Hal ini sesuai dengan kebijakan desentralisasi yang dilakukan di Indonesia saat ini, dimana pemerintah daerah dituntut untuk lebih berperan aktif dalam melayani dan mensejahterahkan masyarakat agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.</p> <p style="text-align: justify;">"Pemerintah daerah perlu merencanakan pembangunan bidang Cipta Karya secara terpadu dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal, efisien dan efektif sesuai dengan kaidah pembangunan berkelanjutan," jelas Wisnu.</p> <p style="text-align: justify;">Pembangunan di Provinsi Papua yang saat ini sedang berjalan adalah untuk mewujudkan Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera harapan seluruh rakyat Papua diperlukan langkah yang mendasar dan bersifat terobosan.</p> <p style="text-align: justify;">"Selama setahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gebernur Papua telah dilakukan terobosan terobosan pembangunan untuk meletakkan pondasi dalam rangka menata masa depan Papua. Terobosan- terobosan tersebut antara lain adalah pemberian kewenangan yang lebih dan desentralisasi fiskal kepada kabupaten/kota, penataan regulasi daerah melalui penetapan perdasi dokumen perencanaan daerah (RTRW Papua, RPJPD dan RPJMD) dan beberapa regulasi daerah lainnya, pencanangan program khusus Gerbang Mas Hasrat Papua, pemberian jaminan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat Papua melalui kartu Papua sehat (KPS), Percepatan Pembangunan Infrastruktur dalam rangka konektivitas antara wilayah, pembangunan rumah layak huni, program khusus peningkatan daya saing SDM dan dalam terpilihnya Papua sebagai Tuan Rumah PON XX tahun 2020," tambah Wisnu.(Paul_randalpapua/ari)</p> &nbsp;