Ditjen Cipta Karya melalui Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan (PKPPB) Provinsi Sulawesi Utara berupaya memfasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam kegiatan Implementasi Peraturan Daerah Bangunan Gedung yang dilaksanakan, Rabu (1-2/07/2015) di Kantor PIP2B P

<a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2015/08/sulut-bg-bsr.jpg"></a> <p style="text-align: justify;">Ditjen Cipta Karya melalui Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan (PKPPB) Provinsi Sulawesi Utara berupaya memfasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam kegiatan Implementasi Peraturan Daerah Bangunan Gedung yang dilaksanakan, Rabu (1-2/07/2015) di Kantor PIP2B Provinsi Sulut.</p> <p style="text-align: justify;">Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Karel Bangko, Kepala Bappeda Kota Kotamobagu Sande Dodo, dan Kabid Tata Ruang Linny Tambajong.</p> <p style="text-align: justify;">Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara Max Oroh sangat mengapresiasi kegiatan ini guna memantapkan kelembagaan bangunan gedung beserta perangkat pengaturan bidang bangunan gedung untuk pelaksanaan tugas pembinaan penyelenggaraan pembangunan yang efektif dan efisien serta serasi dan selaras dengan lingkungannya. Satker PKPPB akan bersedia melayani secara informatif bila ada hal-hal yang perlu penjelasan lebih lanjut, untuk itu sangat diperlukan masukan pemikiran dari Kabupaten/Kota mengenai Perda Bangunan Gedung untuk menjaring kebijakan dan strategi kedepan, ungkap Max.</p> <p style="text-align: justify;">Sebagai aplikasi syarat teknis dan bangunan gedung tentunya harus mampu menjamin keselamatan bangunan itu sendiri yang menjamin keselamatan penghuninya baik bangunan umum (utility) maupun perumahan dan bangunan khusus lainnya yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan UU Bangunan maupun Peraturan Daerah (Perda) sebagai jaminan hukum yang baik dari aspek perencanaan, pengawasan pada tahap konstruksi maupun aspek pengendalian pada pemanfaatan gedung.</p> <p style="text-align: justify;">Max menjelaskan, di Indonesia belum seluruh kabupaten/kota memiliki Perda Bangunan Gedung sebagai payung hukum penyelenggaraan bangunan gedung di daerah, baru berkisar 52% (284 kabupaten/kota se-Indonesia) yang telah memiliki. Dari 15 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulut baru 6 kabupaten/kota yang sudah memiliki Perda Bangunan Gedung yaitu Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kota Manado, Kota Bitung dan Kota Tomohon. "Dimana secara nasional baru sekitar 56% artinya provinsi Sulut masih berada dibawah rata-rata nasional, sehingga percepatan fasilitasi penyusunan dan legalisasi Perda Bangunan Gedung," kata Max.</p> <p style="text-align: justify;">Strategi dalam percepatan penyelesaian Perda BG yaitu dengan saling berkoordinasi antara instansi terkait di pusat yakni Kementerian PUPR, Kementrian Dalam Negeri, dan Kementerian Hukum dan HAM juga dengan provinsi dalam hal ini Satker PKPPB. Selain melakukan penyusunan Ranperda dan Perda BG ke daerah terpilih setiap tahun. Menyiapkan Konsultan Koordinator Percepatan legalisasi Perda BG juga memiliki peran penting membantu menyiapkan substansi model Perda dan mekanisme kegiatan percepatan juga mendampingi satker provinsi dalam hal pemantauan dan evaluasi kegiatan didaerah.(Randal Sulut/ari)</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"></p>