Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan (PKP2B) Provinsi Sulsel mengadakan Workshop Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) di Makassar, Selasa (7/07/2015). Acara ini diikuti oleh instansi Dinas PU dari 24 kabupaten/kota. Workshop ini bertujuan untuk memperkaya wawa

<a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2015/08/sulsel-hsbg-bsr.jpg"></a> <p style="text-align: justify;">Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan (PKP2B) Provinsi Sulsel mengadakan Workshop Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) di Makassar, Selasa (7/07/2015). Acara ini diikuti oleh instansi Dinas PU dari 24 kabupaten/kota.</p> <p style="text-align: justify;">Workshop ini bertujuan untuk memperkaya wawasan dan meningkatkan pemahaman, kapasitas serta kapabilitas aparat pemerintah daerah, dinas/instansi teknis terkait terutama bagi tenaga pendata dan penyusun HSBGN di daerah.</p> <p style="text-align: justify;">Kasatker (PKP2B) Provinsi Sulsel, Ahmad Asiri dalam sambutannya mengatakan, penyelenggaraan bangunan gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, andal, berjati diri dan selaras dengan lingkungannya.</p> <p style="text-align: justify;">Untuk mengatasi permasalahan terkait dengan HSBGN, sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN pasal 14 ayat (4) butir d, disebutkan bahwa kewenangan penyusunan dan penetapan Harga Satuan Pembangunan Bangunan Gedung Negara ada pada bupati/walikota, dan Perpres 73 tahun 2011 pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa standar harga satuan tertinggi bangunan gedung negara ditetapkan secara berkala oleh bupati/walikota oleh karena itu perlu disusun mekanisme pelaksanaan di daerah dalam bentuk panduan dan pelatihan kepada pendata harga di Kabupaten/Kota tentang tata cara penyusunan HSBGN dan sistem penetapannya, sehingga pembangunan bangunan gedung negara dapat berjalan dengan tertib, efisien, dan efektif.</p> <p style="text-align: justify;">"HSBGN penting sebagai pedoman dan pengendalian penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara mulai dari tahap persiapan, pembangunan, pemanfaatan dan penghapusan, terwujudnya pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang tertib dan bertanggungjawab serta tuntutan akan hasil pembangunan yang lebih berkualitas," kata Asiri. (JML Randal SulSel/ari)</p> &nbsp;