Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Infrastruktur Permukiman (PIP) Provinsi Bali mengadakan Sosialisasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI), e-Monitoring, dan e-Procurement tahun 2015, di Gedung PIP2B Bali, Senin (6-8/07/2015). Acara ini dibuka oleh Kepala Dinas Pekerjan Umum Provinsi Bali yang

<p style="text-align: justify;"><a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2015/08/baru-bali-bsr.jpg"></a></p> <p style="text-align: justify;">Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Infrastruktur Permukiman (PIP) Provinsi Bali mengadakan Sosialisasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI), e-Monitoring, dan e-Procurement tahun 2015, di Gedung PIP2B Bali, Senin (6-8/07/2015).</p> <p style="text-align: justify;">Acara ini dibuka oleh Kepala Dinas Pekerjan Umum Provinsi Bali yang diwakili oleh Kepala Bidang Pengkajian Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali Dewa Ayu Puspa Dewi.</p> <p style="text-align: justify;">"Tujuan dari kegiatan sosialisasi ini untuk menyiapkan petugas pelaporan SAI, e-monitoring dan E-procurement yang handal dan berdisiplin di masing-masing Satker di lingkungan Cipta Karya di Provinsi Bali, tutur Puspa.</p> <p style="text-align: justify;">Puspa menambahkan, dari pengalaman sebelumnya, kendala utama dalam melakukan pelaporan dan evaluasi adalah tidak konsistennya data ataupun informasi yang ada. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya adalah terlambatnya data yang dilaporkan, kesalahan pada saat <i>re-entry</i> data dan lainnya, sebagai implikasi dari mekanisme pelaporan secara manual. <i>Update</i> data menjadi kebutuhan yang sangat mendesak dalam menyiapkan pelaporan progres pelaksanaan anggaran, baik kepada pimpinan kementerian maupun instansi eksternal terkait, sehingga sangat dibutuhkan suatu alat bantu untuk mengatasi semua hal tersebut. Oleh karena itu sejak tahun 2006 Kementerian Pekerjaan Umum telah menyiapkan suatu sistem pelaporan secara elektronik <i>e-Monitoring</i> dan e-Procurement yang diharapkan dapat mengatasi permasalah pelaporan, terutama berkaitan dengan konsistensi, akurasi dan <i>update </i>data yang langsung didapatkan dari lapangan.</p> <p style="text-align: justify;">"Laporan yang disampaikan harus bersifat akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga harapan Kementerian PUPR untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat diwujudkan. Untuk proses pengadaan barang dan jasa diharapkan konsisten. Sistem e-Procurement merupakan proses yang wajib dilakukan dalam pengadaan barang/jasa, memenuhi surat edaran Menteri PU <a href="http://eproc.pu.go.id/publik/eproc2013/download/se162013.zip">No.16/SE/M/2013 </a><a href="http://eproc.pu.go.id/publik/eproc2013/download/se162013.zip">tentang Perubahan Surat Edaran Menteri PU No.7/SE/M/2012</a> tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik, tutup Puspa.</p> <p style="text-align: justify;">Pada workshop ini dihadiri perwakilan dari Subdit Data dan Informasi dan Subdit Program dan Anggaran Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman dan KPPN Provinsi Bali. (RandalBali/ari)</p>