Masalah sanitasi, air minum, penanganan air limbah dan persampahan saat ini belum mancapai kondisi yang diinginkan terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah di lingkungan permukiman padat penduduk dan kumuh di perkotaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Satuan Kerja Pengembangan Air M

<p style="text-align: justify;"><a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2015/08/tlf-sulsel-bsr.jpg"></a></p> <p style="text-align: justify;">Masalah sanitasi, air minum, penanganan air limbah dan persampahan saat ini belum mancapai kondisi yang diinginkan terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah di lingkungan permukiman padat penduduk dan kumuh di perkotaan.</p> <p style="text-align: justify;">Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Satuan Kerja Pengembangan Air Minum dan Sanitasi (PAMS) Provinsi Sulawesi Selatan melakukan Pelatihan Tenaga Fasilitator Lapangan, untuk Kegiatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Sub Bidang Sanitasi Tahun 2015, di Makassar, Jumat (24-26/07/2015).</p> <p style="text-align: justify;">Kepala Dinas Tarkim Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Bakti Haruni mengatakan, akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air minum, air limbah permukiman, dan persampahan pada dasarnya erat kaitannya dengan aspek kesehatan, lingkungan hidup, pendidikan, sosial budaya serta kemiskinan. Hasil berbagai pengamatan dan penelitian telah membuktikan bahwa semakin besar akses penduduk kepada fasilitas prasarana dan sarana air limbah permukiman, dan persampahan semakin kecil kemungkinan terjadi kasus penyebaran penyakit yang ditularkan melalui media air. "Oleh karena itu permasalahan sanitasi sangat penting, karena dengan sanitasi yang baik kita bisa mencapai kehidupan yang lebih baik," kata Bakti.</p> <p style="text-align: justify;">Mengingat keterbatasan kemampuan yang dimiliki pemerintah, baik pusat maupun daerah, diperlukan upaya-upaya terobosan yang bersifat merubah paradigma dalam pengembangan sanitasi lingkungan. Beberapa upaya bisa dilakukan terhadap pengembangan sanitasi lingkungan berskala komunitas berbasis masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan promosi praktek hidup sehat dan meningkatkan kemampuan perangkat pemerintah daerah sebagai fasilitator pembangunan khususnya disektor penyehatan lingkungan permukiman.</p> <p style="text-align: justify;">Untuk mendukung gerakan 100-0-100 Ditjen Cipta Karya melalui Satker PAMS Provinsi Sulsel telah melaksanakan 4 program kegiatan ke-Cipta Karya-an diantaranya DAK SLBM, Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), SANIMAS, dan TPS pola 3R. "Selain itu permasalahan sanitasi harus kita tangani secara bersama-sama yaitu kerjasama antara pemerintah, masyarakat, swasta dan semua steakholder serta peran para fasilitator yang memiliki peran penting dalam pendampingan masyarakat harus lebih aktif dan lebih profesional menjalankan tugasnya karena fasilitator merupakan ujung tombak untuk keberhasilan kegiatan pembangunan di daerah," tutup Bakti. (JML Randal SulSel/ari)</p> <p style="text-align: justify;"></p>