Satker Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan (PKPPB) Provinsi Sulawesi Tenggara mengadakan Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKP-KP), di Kendari, Kamis (30/07/ 2015). Rapat ini diikuti oleh 40 peserta yang terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum Pro

<a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2015/08/sultra-bsr1.jpg"></a> <p style="text-align: justify;">Satker Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan (PKPPB) Provinsi Sulawesi Tenggara mengadakan Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKP-KP), di Kendari, Kamis (30/07/ 2015).</p> <p style="text-align: justify;">Rapat ini diikuti oleh 40 peserta yang terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, tim Ahli P2KP, tim Teknis Provinsi, tim Konsultan dan tim Pokjanis dari masing-masing kabupaten/kota sasaran.</p> <p style="text-align: justify;">Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sultra, La Ode Moh. Saidin mengatakan, untuk wilayah Sultra khususnya yang termasuk kawasan kumuh seluas sekitar 1.400 Ha diharapkan tahun 2019 nanti tidak ada lagi kawasan kumuh diperkotaan sesuai dengan capaian target nasional. "Wilayah Sultra yang mendapatkan bantuan penyusunan RKP-KP ada 5 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Konawe, Kabupaten Wakatobi dan Kota Bau Bau, kata Saidin.</p> <p style="text-align: justify;">Sementara Kasatker PKPPB, Ramlan menambahkan, tujuan dari rapat adalah untuk mendapatkan kesepahaman terhadap penyusunan RKP-KP yaitu mulai dari rencana kerja, jadwal kerja, hingga kegiatan finalisasi. Ada 6 tahapan yang harus dilalui dalam penyusunan RKP-KP yaitu, persiapan, survey atau identifikasi kawasan, kajian, FGD, kolokium, dan finalisasi, "tambah Ramlan.</p> <p style="text-align: justify;">"Diharapkan wilayah Sulawesi Tenggara bisa bebas dari kumuh pada tahun 2019 sesuai dengan target nasional, harap Ramlan. (eny_Randalsultra/ari)</p> <p style="text-align: justify;"></p>