Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) merupakan organisasi yang bertanggung jawab untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan infrastruktur dan Kelompok Pemanfaatan dan Pemelihara (KPP) bertanggung jawab terhadap kegiatan pengawasan, operasi dan pemeliharaan terhadap infrastruktur terbangun. OMS da

<a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2015/08/sultra-bsr.jpg"></a> <p style="text-align: justify;">Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) merupakan organisasi yang bertanggung jawab untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan infrastruktur dan Kelompok Pemanfaatan dan Pemelihara (KPP) bertanggung jawab terhadap kegiatan pengawasan, operasi dan pemeliharaan terhadap infrastruktur terbangun. OMS dan KPP yang sudah terbentuk dalam Musyawarah Desa pertama tahun 2014 lalu, diharapkan mempunyai pengetahuan yang baik dan mampu melaksanakan kegiatan tahun 2015 ini yang merupakan lanjutan tahun 2014 di desa masing-masing.</p> <p style="text-align: justify;">Demikian diungkapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, La Ode Muh. Saidin dalam sambutannya saat membuka Rapat Koordinasi Organisasi Masyarakat Setempat, Kelompok Pemaanfaat dan Pemelihara, Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Provinsi Sultra Tahun Anggaran 2015 di Kendari, selama 3 hari yang dimulai Jumat (31/07-02/08/2015). Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 230 orang peserta yang terdiri dari 113 desa sasaran PPIP di 12 kabupaten se-Provinsi Sultra.</p> <p style="text-align: justify;">Acara pembukaan rapat ini juga sekaligus membuka kegiatan rapat koordinasi provinsi yang diikuti oleh sekitar 35 orang peserta yang terdiri dari unsur Bappeda dan Dinas PU kabupaten/kota se-Provinsi Sultra, tim BPKP Provinsi Sultra, tim konsultan manajemen Provinsi Sultra, Satker dan PPK PPIP kabupaten/kota se-Provinsi Sultra.</p> <p style="text-align: justify;">Sementara, Kepala Satker Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan (PKPPB) Provinsi Sulawesi Tenggara Muh.Ramlan mengingatkan agar berhati-hati dalam pengelolaan pelaksanaan PPIP ini, karena yang lalu masih terdapat temuan-temuan BPKP perwakilan Sulawesi Tenggara.</p> <p style="text-align: justify;">Saya berharap agar program ini dapat berdaya guna serta tepat sasaran, sehingga mampu menjawab tuntutan akan pemenuhan kebutuhan dan kemampuan masyarakat didalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur perdesaan yang berkelanjutan serta bermanfaat bagi masyarakat luas," ungkap Ramlan. (Eny_Randal Sultra/ari)</p>