Setditjen Cipta Karya menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Perundangan Bidang Air Minum, Pembinaan Advokasi Hukum dan Pembinaan Kearsipan, di Kota Palembang, Kamis (30-31/07/ 2015). Dalam arahannya Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Setditjen Cipta Karya Deddy Sumantri menjelaskan, tuju

<p style="text-align: justify;"><a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2015/08/sulsel-set-bsr.jpg"></a></p> <p style="text-align: justify;">Setditjen Cipta Karya menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Perundangan Bidang Air Minum, Pembinaan Advokasi Hukum dan Pembinaan Kearsipan, di Kota Palembang, Kamis (30-31/07/ 2015).</p> <p style="text-align: justify;">Dalam arahannya Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Setditjen Cipta Karya Deddy Sumantri menjelaskan, tujuan sosialisasi ini untuk menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap produk peraturan sehingga dalam pelaksanaan setiap kegiatan sesuai dengan norma yang ada dalam peraturan. Pembinaan hukum dimaksudkan agar dalam setiap pelaksanaan proses kegiatan selalu berdasarkan pada peraturan sehingga dapat terwujud penyelenggara negara yang paham dan patuh terhadap peraturan perundangan.</p> <p style="text-align: justify;">Sedangkan untuk kegiatan kearsipan dimaksudkan untuk menyamakan persepsi tentang penanganan dan pengolaan arsip yang sesuai dengan peraturan perundangan sehingga arsip kegiatan Ditjen Cipta Karya dapat terselamatkan dan terpelihara baik bentuk dan informasi yang terkandung didalamnya.</p> <p style="text-align: justify;">Sekretaris Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumsel, M. Husni mengatakan sosialisasi peraturan perundangan bidang Air Minum sebagai sarana produk hukum dan perundangan-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas khususnya bidang air minum, yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas ke-Cipta Karya-an di daerah dan juga sebagai tindaklanjut hasil putusan Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang Sumber Daya Air dan perlu terus menerus dilakukan sebagai salah satu cara penyebarluasan dan pemahaman informasi peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: justify;">"Sedangkan pembinaan advokasi hukum membahas proses pengadaan barang dan jasa pemerintah serta penanganan permasalahan hukum, baik aspek hukum perdata maupun pidana. Dan pembinaan pengelolaan arsip yang dinamis menurut kesadaran dan kepedulian tentang penyelamatan arsip aktif (arsip hidup) yang perlu ditindaklanjutkan," M. Husni.</p> <p style="text-align: justify;">Adapun narasumber yang hadir yaitu Kurniasih, Aulawi Zinnun dari Kemendagri dan BPPSPAM, Antonius Sudarto, Buntoro dari Bina Konstruksi dan Hajar Maruf, Sri Hayati, Zulkarnain dari Biro Umum Setditjen PUPR.</p> <p style="text-align: justify;">Peserta pada sosialisasi dan pembinaan ini berasal dari BPPSPAM, PERPAMSI, Kepala Biro Hukum, dan Kepala Dinas PU, Bappeda, Kepala PDAM dari Provinsi Sumsel, Provinsi Lampung, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Gresik, Kota Semarang, Kota Makasar, Kota Tangerang. (AVW-Randal Sumsel,2015/ari)</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"></p>