Sekretariat Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Teknis Percepatan Proses Hibah Barang Milik Negara (BMN) di Solo, selama 4 hari yang dimulai pada Senin (10/08/2015). Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Ditjen Cipta Karya, yang diwakili oleh Kepala Bagian Peng

<p style="text-align: justify;"><a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2015/08/setditjen-bsr.jpg"></a></p> <p style="text-align: justify;">Sekretariat Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Teknis Percepatan Proses Hibah Barang Milik Negara (BMN) di Solo, selama 4 hari yang dimulai pada Senin (10/08/2015).</p> <p style="text-align: justify;">Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Ditjen Cipta Karya, yang diwakili oleh Kepala Bagian Pengelolaan BMN Ditjen Cipta Karya, Ilham Muhargiady.</p> <p style="text-align: justify;">Peserta yang hadir berjumlah 120 orang, yang terdiri dari para pejabat pengelola BMN dan para Kepala Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Ditjen Cipta Karya di Provinsi Lampung, Bangka Belitung, Jawa Tengah, dan D.I. Yogyakarta. Pada kesempatan ini, turut mengundang narasumber yangberasal dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Kepala Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi Wilayah I Bekasi.</p> <p style="text-align: justify;">lham menjelaskan, pijakan aturan yang terkait dengan substansi ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PP Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diperbarui dengan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, PMK Nomor 96 Tahun 2007 yang telah diperbaharui dengan PMK Nomor 246 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah.</p> <p style="text-align: justify;">"Suatu fenomena yang tidak dapat dihindari, bahwa sejak dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2008 tentang Penertiban Barang Milik Negara, hampir seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, memusatkan perhatian dan potensinya untuk membenahi dan menertibkan tata kelola BMN/BMD di bawah koordinasi kuasa pengguna barang masing-masing. Hal tersebut guna meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," tutur Ilham.(setditjen/ari)</p>