Dalam kurun waktu 13 tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Bangunan Gedung (UUBG), jumlah kabupaten/kota yang telah memiliki Perda Bangunan Gedung (BG) masih cukup jauh dari jumlah yang ditargetkan. Sampai dengan bulan Juli 2015, kami mencatat bahwa kabupaten/kota yang telah memiliki Perda BG b

<p style="text-align: justify;"><a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2015/08/rapat-konsolidasi-bsr.jpg"></a></p> <p style="text-align: justify;">Dalam kurun waktu 13 tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Bangunan Gedung (UUBG), jumlah kabupaten/kota yang telah memiliki Perda Bangunan Gedung (BG) masih cukup jauh dari jumlah yang ditargetkan. Sampai dengan bulan Juli 2015, kami mencatat bahwa kabupaten/kota yang telah memiliki Perda BG baru berjumlah 291 kabupaten/kota atau sebesar 57,4% dari jumlah seluruh kabupaten/kota di Indonesia.</p> <p style="text-align: justify;">Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya yang diwakili oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, Rina Agustin, dalam Rapat Konsolidasi Awal Implementasi Perda tentang Bangunan Gedung, di Jakarta, Kamis (13/08/2015).</p> <p style="text-align: justify;">Dalam rangka mendorong implementasi amanat Perda BG, pada tahun 2015 ini Direktorat Bina Penataan Bangunan melakukan strategi percepatan implementasi Perda BG bagi Pemerintah kabupaten/kota yang telah memiliki Perda BG. Hal ini dilakukan melalui serangkaian kegiatan pendampingan yang terdiri dari rapat konsolidasi awal, survei monitoring penyusunan peraturan walikota peraturan bupati tentang IMB, SLF, kelembagaan TABG dan pendataan BG di masing-masing daerah. Diharapkan melalui kegiatan seperti ini, persentase jumlah kabupaten/kota yang mengimplementasikan Perda Bangunan Gedung mengalami kenaikan yang cukup signifikan, kata Rina.</p> <p style="text-align: justify;">Rina menegaskan, Direktorat Bina Penataan Bangunan juga berkomitmen untuk memberikan anggaran terhadap implementasi Perda BG kepada kabupaten/kota yang telah memiliki Perda BG, terutama terkait penyelenggaraan IMB, SLF, TABG dan pendataan bangunan gedung. Dengan begitu diharapkan hal ini dapat menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk berkomitmen menyelesaikan penyusunan Perda BG di daerahnya masing-masing.</p> <p style="text-align: justify;">Berdasarkan laporan kegiatan monitoring dan evaluasi Perda BG pada tahun 2014, yang dilaksanakan oleh Sub Direktorat Pengaturan dan Pembinaan Kelembagaan, ditemukan bahwa kendala implementasi peraturan daerah tentang bangunan di daerah antara lain disebabkan oleh kurangnya ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas pada tubuh pemerintah daerah dan kalangan profesional, kurangnya pemahaman akan pentingnya implementasi Perda BG, belum adanya petunjuk operasional implementasi Perda BG, serta adanya konflik kepentingan dan ego sektoral antar instansi di daerah dalam menyelenggarakan bangunan gedung.</p> <p style="text-align: justify;">Rina menambahkan, untuk mempercepat implementasi peraturan daerah tentang bangunan gedung tersebut, maka perlu upaya pembinaan oleh Pemerintah yang diselenggarakan melalui Konsultan Koordinator Implementasi (KKI) Peraturan Daerah Tentang Bangunan Gedung, dimana secara prinsip kegiatan ini bertujuan untuk membantu dalam proses koordinasi, substansi, dan pelaksanaan para pihak di daerah, yang terdiri Satker Bangkim PBP, SKPD Teknis, serta SKPD terkait lainnya.</p> <p style="text-align: justify;">Direktorat Bina Penataan Bangunan juga telah menyediakan Model Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang muatan IMB/SLF/TABG/Pendataan BG serta panduan pelaksanaan kegiatan yang merupakan salah satu bentuk bantuan teknis dari pemerintah pusat. Model Perda BG ini dapat membantu pemerintah daerah dalam menyusun draft Perwali Perbup terkait substansi tersebut sehingga pengaturan didalamnya sesuai dengan amanat UU dan PP Bangunan Gedung serta implementasi di tingkat kabupaten/kota, tutup Rina.(ari)</p> <p style="text-align: justify;"></p>