Dalam Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pasal 37 bagian keempat menyebutkan mengenai Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK bidang infrastruktur adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan

<p style="text-align: justify;"><a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2015/08/gorontalo-bsr.jpg"></a></p> <p style="text-align: justify;">Dalam Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pasal 37 bagian keempat menyebutkan mengenai Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK bidang infrastruktur adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional khususnya untuk membiayai kebutuhan prasarana dan sarana bidang infrastruktur masyarakat yang belum mencapai standar tertentu serta untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.</p> <p style="text-align: justify;">Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Satuan Kerja (Satker) Perencanaan dan Pengendalian (Randal) Program Infrastruktur Permukiman (PIP) Provinsi Gorontalo, Abd. Fandit Ahmad, dalam Workshop SPM dan DAK Bidang Air Minum dan Sanitasi Tahun 2015, di Gorontalo, Selasa (11/08/2015). Workshop ini bertujuan menyampaikan arahan dan kebijakan DAK sub bidang air minum dan sanitasi, mengumpulkan data pelaporan progress kegiatan DAK sub bidang air minum dan sanitasi tahun 2014, serta mengkaji ulang dan menyusun kegiatan DAK sub bidang air minum dan sanitasi tahun 2015.</p> <p style="text-align: justify;">"Satuan Kerja Perangkat Daerah Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastrukturnya (SKPD DAK) merupakan organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota yang menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur," kata Fandit. Menurut Fandit tugas SKPD DAK adalah mendorong pemerintah daerah agar dapat melaksanakan pembangunan infrastruktur khususnya bidang cipta karya melalui proses yang terpadu/terintegrasi, partisipatif, dan terkendali.</p> <p style="text-align: justify;">Fandit juga menegaskan kepada para peserta dari kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo agar bisa berkoordinasi dengan pusat dan daerah serta sinkronisasi antara kegiatan DAK bidang air minum dan sanitasi yang didanai oleh APBN dan APBD seperti yang tercantum dalam salah satu arah kebijakan DAK. "Saya harap workshop ini dapat mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional penyelenggaraan pembangunan bidang keciptakaryaan," tutup Fandit. (Randal Gorontalo/ari)</p> <p style="text-align: justify;"><b></b></p> <p style="text-align: justify;"></p>