Satuan Kerja (Satker) Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan (PKPPB) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyelenggarakan Konsolidasi Tingkat Provinsi Kegiatan Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKP-KP) Tahun Anggaran 2015 dan Pembahasan Laporan Pendahuluan Pendampingan Pe

<p style="text-align: justify;"><a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2015/08/kalsel-konsolidasi-bsr.jpg"></a></p> <p style="text-align: justify;">Satuan Kerja (Satker) Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan (PKPPB) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyelenggarakan Konsolidasi Tingkat Provinsi Kegiatan Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKP-KP) Tahun Anggaran 2015 dan Pembahasan Laporan Pendahuluan Pendampingan Penyusunan Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan, di Palangkaraya, Selasa (04/08/15).</p> <p style="text-align: justify;">Konsolidasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai penyusunan RKP-KP kepada kabupaten/kota yang akan ditangani. Kegiatan ini diikuti oleh Tim Pokjanis dan Tim Penyusun RKP-KP 3 kabupaten yaitu Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kabupaten Sukamara, tim teknis Provinsi Kalimantan Tengah, tim PPK Pembinaan dan Pengembangan Permukiman, dan tim konsultan.</p> <p style="text-align: justify;">Kepala Satker PKPPB Provinsi Kalimantan Tengah, Yanawati mengungkapkan, Satker PKPPB akan memfasilitasi kabupaten/kota dalam penyusunan RKP-KP kepada 3 kabupaten yang meliputi Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Sukamara.</p> <p style="text-align: justify;">Dalam acara ini disampaikan mengenai sosialisasi dan pendampingan penyusunan rencana kawasan permukiman kumuh perkotaan dan tahapan RKP-KP, dengan menghadirkan narasumber dari Subdit Peningkatan Permukiman Perkotaan, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Astriana Harjanti, dan Konsultan Manajemen Pengendalian Pusat Fikri Yudiarta.</p> <p style="text-align: justify;">Terdapat enam tahapan RKP-KP, yaitu tahap persiapan, tahap survey dan identifikasi, tahap kajian dan perumusan I, tahap FGD dan perumusan II, tahap penyusunan rencana kawasan permukiman, dan tahap kolokium.</p> <p style="text-align: justify;">Dengan adanya dokumen RKP Kumuh Perkotaan, dapat diciptakan keterpaduan program dan pembiayaan berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangannya. Sebagai acuan dalam pelaksanaan peningkatanpencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh, dengan mengintegrasikan skala lingkungan sampai dengan skala kawasan dan kawasan perkotaan. Sedangkan untuk pengelolaan sarana dan prasarana yang terbangun, dengan memampukan dan menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk memelihara dan menjaga lingkungan huniannya, ujar Yanawati. (yyn Pratiwi/Randal Kalteng/ari)</p> <p style="text-align: justify;"></p>