Progres capaian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini baru mendekati 25%, sedangkan waktu pelaksanaan tinggal 4 bulan hingga akhir tahun anggaran. Untuk itu, agar dapat mengejar target, Kementerian PUPR harus menyerap rata-rata 15-20% per bulan. Hal tersebut disampaikan

<p style="text-align: justify;"><a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2015/08/lampung-bsr1.jpg"></a></p> <p style="text-align: justify;">Progres capaian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini baru mendekati 25%, sedangkan waktu pelaksanaan tinggal 4 bulan hingga akhir tahun anggaran. Untuk itu, agar dapat mengejar target, Kementerian PUPR harus menyerap rata-rata 15-20% per bulan. Hal tersebut disampaikan Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Dwityo A. Soeranto, dalam pembukaan acara Percepatan Pelelangan Tahun Anggaran 2016 di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Konsolidasi Data Pelaksanaan Tahun Anggaran 2015, di Bandar Lampung, Kamis (20-22/08/2015).</p> <p style="text-align: justify;">Kita sudah tahu bahwa kita terlambat memulai pelaksanaan, antara lain terkait adanya restrukturisasi organisasi, dengan demikian, kita tidak bisa melaksanakan kegiatan dengan ritme yang seperti biasanya. Diperlukan adanya upaya lebih untuk percepatan pelaksanaan kegiatan agar bisa keluar dari ketertinggalan, sekurang-kurangnya bila dibandingkan dengan capaian tahun lalu," ungkap Dwityo.</p> <p style="text-align: justify;">Sehubungan dengan percepatan pelaksanaan Tahun Anggaran 2015, pada akhir Agustus 2015, Menteri PUPR menargetkan progres pelaksanaan sebesar 30% dengan prognosis Kementerian PUPR pada akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar 93%. Untuk dapat mencapai target tersebut, Direktur Jeneral Cipta Karya turut menghimbau agar progres untuk Ditjen Cipta Karya dapat memenuhinya."Untuk itu, dimohon kerja sama dari para Satuan Kerja sekalian agar Ditjen Cipta Karya dapat mencapai target tersebut," kata Dwityo.</p> <p style="text-align: justify;">Selain pelaksanaan yang terlambat, terindikasi bahwa masih ada Kepala Satuan Kerja (Satker) yang tidak memantau data e-Monitoring yang di-<i>upload</i> ke dalam sistem <i>online,</i> termasuk pelaporan progres kegiatan. Sehingga, sering terjadi kesalahan pengiriman data progres kegiatan Ditjen Cipta Karya.</p> <p style="text-align: justify;">Dalam rangka percepatan pelelangan Tahun Anggaran 2016, seluruh Satker diminta menyusun pemaketan sesuai RKAKL TA 2016. Data pemaketan yang sudah ada dalam RKAKL agar di-<i>input</i> ke dalam e-Monitoring, yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP-LKPP), sehingga paket yang sudah masuk ke dalam SiRUP dapat diakses oleh publik. Data pemaketan dalam SiRUP akan dibaca oleh Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), sehingga Pokja sudah dapat melakukan pengumuman lelang melalui SPSE.</p> <p style="text-align: justify;">Terkait dengan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), seluruh Satker di lingkungan Ditjen Cipta Karya dihimbau agar selain untuk menyelesaikan kegiatan di Tahun Anggaran 2015 dan persiapan Tahun Anggaran 2016 tetapi juga bertanggungjawab dalam mengelola hasil pembangunan sampai dengan serah terima aset kepada pemerintah daerah. "Diharapkan para instruktur dapat mentransfer pengetahuannya kepada peserta, dan para peserta konsolidasi agar serius memperhatikan terhadap materi yang diberikan," tutup Dwityo. (Metha/Randal Lampung/ari)</p> <p style="text-align: justify;"></p>