Satuan Kerja (Satker) Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Provinsi Gorontalo melakukan kegiatan Bantuan Teknik Pendampingan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Bidang Persampahan Tahun 2015, di Gorontalo, Selasa (25/08/2015). Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah m

<p style="text-align: justify;"><a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2015/08/gorontalo-sampah-bsr-ok.jpg"></a></p> <p style="text-align: justify;">Satuan Kerja (Satker) Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Provinsi Gorontalo melakukan kegiatan Bantuan Teknik Pendampingan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Bidang Persampahan Tahun 2015, di Gorontalo, Selasa (25/08/2015).</p> <p style="text-align: justify;">Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah menyusun peraturan terkait pengelolaan sampah dan pengelolaan air limbah domestik. Pemerintah Pusat melalui Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (Dit. PPLP) Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melakukan kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan kepada pemerintah daerah melalui kegiatan bantek ini, kata Plh. Kepala Dinas PU Provinsi Gorontalo, Wahyudin Katili.</p> <p style="text-align: justify;">Wahyudin menjelaskan, arah kebijakan pembangunan jangka menengah nasional mengamanatkan bahwa pada tahun 2019 Indonesia bisa mencapai 100 % akses (universal access). Artinya, sampai akhir tahun tersebut setiap masyarakat Indonesia, baik yang tinggal di perkotaan maupun perdesaan, sudah memiliki akses terhadap sumber air minum aman dan fasilitas sanitasi yang layak, kata Wahyudin.</p> <p style="text-align: justify;">Wahyudin mengungkapkan, pelayanan air limbah baru mencapai sebesar 60,91% dan persampahan 79,80% pada tahun 2013, ditambah dengan kebisaaan masyarakat membuang dan membakar sampah di belakang halaman.</p> <p style="text-align: justify;">Salah satu strategi Kementerian PUPR untuk mencapai universal access adalah menyiapkan peraturan perundang-undangan, dan mendorong pemerintah daerah untuk melengkapi regulasi terkait pengelolaan sampah dan pengelolaan air limbah domestik serta penegakan dan pengawasannya, kata Wahyudin.</p> <p style="text-align: justify;">��Wahyudin berharap melalui kegiatan ini dapat dirumuskan dokumen konsep naskah akademik dan model Raperda pengelolaan sampah sesuai amanat perundang-undangan dengan menyertakan muatan lokal daerah. Pemerintah kabupaten/kota dapat lebih proaktif dalam mengendalikan kegiatan persampahan dan air limbah, serta pemanfaatan prasarana dan sarana air limbah dan sampah di daerah dapat lebih terjamin, berdayaguna dan berkelanjutan, tutup Wahyudin.(randal gorontalo/ari)</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"></p>