Ditjen Cipta Karya terus berupaya mendorong pemenuhan kebutuhan air minum, sanitasi, dan permukiman layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini berarti kita berupaya menyediakan 100% akses air minum layak, 0 Ha luas permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi sehat melalui Gerakan 100-0-100. Hal t

<p style="text-align: justify;"><a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2015/08/workshop-hotel-century-bsr.jpg"></a></p> <p style="text-align: justify;">Ditjen Cipta Karya terus berupaya mendorong pemenuhan kebutuhan air minum, sanitasi, dan permukiman layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini berarti kita berupaya menyediakan 100% akses air minum layak, 0 Ha luas permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi sehat melalui Gerakan 100-0-100.</p> <p style="text-align: justify;">Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya, Andreas Suhono dalam Workshop <i>Roadmap to Cities Without Slum and </i>100% <i>Water and Sanitation for Indonesia</i>, Senin (31/08/2015), di Jakarta. Workshop ini merupakan kerjasama Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya dengan Leiden University, Belanda, dan NUFFIC, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para pegawai pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam rangka mendukung upaya gerakan 100-0-100 yang dicetuskan Kementerian PUPR sesuai arahan dalam RPJMN 2015-2019. Narasumber yang hadir dalam acara workshop antara lain Cor Dijkgraff, Yap Kioe Sheng, dan Paul Rabe dari <i>International Institute for Asian Studies of Leiden University</i>.</p> <p style="text-align: justify;">Andreas menjelaskan, kebutuhan infrastruktur permukiman akan meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Sebagai bentuk antisipasi kecenderungan pemanfaatan ruang perkotaan yang semakin intensif, Ditjen Cipta Karya telah melakukan berbagai upaya pengaturan, pembinaan, pengawasan, maupun pembangunan untuk meningkatkan kualitas permukiman di tanah air. Dalam lima tahun terkahir, cakupan pelayanan air minum meningkat dari 47,7% pada tahun 2009 menjadi 70,5% pada tahun 2014 dan cakupan pelayanan layanan sanitasi juga mengalami peningkatan dari 51% pada tahun 2009 menjadi 61,04% pada tahun 2014. Tahun 2015 ini, Ditjen Cipta Karya menghadapi tantangan untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman kumuh dengan luas 38.431 Ha yang tersebar di berbagai kawasan perkotaan.</p> <p style="text-align: justify;">Di bidang air minum, Ditjen Cipta Karya menargetkan pembangunan SPAM Regional dengan kapasitas 3.500 liter/detik, SPAM Perkotaan dengan kapasitas 12.270 liter/detik, SPAM Perdesaan dengan kapasitas 7.274 liter/detik, serta SPAM Khusus dengan kapasitas 1.500 liter/detik. Pengembangan SPAM tersebut diharapkan bisa menambah jumlah sambungan rumah hingga lebih dari 4.200.000 rumah tangga, tutur Andreas.</p> <p style="text-align: justify;">Di bidang air limbah permukiman, target pembangunan Ditjen Cipta Karya dalam periode 2015-2019 antara lain pengembangan sistem air limbah skala kota di 12 kabupaten/kota, sistem air limbah skala komunal di 458 kabupaten/kota, dan sistem air limbah skala kawasan di 150 kabupaten/kota. Sedangkan di bidang persampahan, pembangunan diarahkan pada pengembangan TPA di 163 kabupaten/kota, dan pengembangan infrastruktur TPST/3R di 850 kawasan.</p> <p style="text-align: justify;">Penataan kawasan kumuh merupakan salah satu prioritas pembangunan dalam Renstra Kementerian PUPR, sebagaimana disebutkan Undang-Undang nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh dilakukan melalui upaya pemugaran, peremajaan, dan permukiman kembali. Upaya perbaikan permukiman kumuh telah dilakukan pemerintah sejak tahun 1969, yaitu melalui Kampung Improvement Program (KIP) yang dilaksanakan di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Ketika itu, untuk meningkatkan kualitas permukiman kumuh, pemerintah mengambil kebijakan untuk memperbaiki kampung, sebagai alternatif yang lebih baik dibandingkan dengan penggusuran rumah kumuh atau pemindahan secara besar-besaran, kata Andreas.</p> <p style="text-align: justify;">Andreas menambahkan, sasaran utama program KIP adalah peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui pendekatan Tri-Bina, yaitu bina fisik lingkungan, bina perekonomian masyarakat, dan bina sosial masyarakat. Program KIP ini berjalan dengan baik dan mendapatkan apresiasi oleh dunia internasional, bahkan menjadi contoh penanganan permukiman kumuh di negara lain. Semangat dan prinsip KIP menjadi acuan saat ini dalam program pemberdayaan masyarakat. Kita memahami bahwa penanganan permukiman kumuh perlu ditempuh dengan cara bijak dan manusiawi, misalnya dengan memadukan pendekatan <i>top-down</i> sesuai peraturan yang berlaku, atau dengan pendekatan <i>bottom-up</i> yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat, tambah Andreas. (ari)</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"></p>