Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, telah menetapkan sasaran nasional untuk mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, dengan prioritas tersedia

<p style="text-align: justify;"><a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2015/09/habitat-bsr.jpg"></a></p> <p style="text-align: justify;">Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, telah menetapkan sasaran nasional untuk mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, dengan prioritas tersedianya akses 100% pada fasilitas air minum, pengurangan kawasan kumuh permukiman hingga 0% dan 100% akses sanitasi serta persampahan.</p> <p style="text-align: justify;">Demikian diungkapkan Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Ditjen Cipta Karya, yang diwakili oleh Kepala Satuan Kerja P2PIP, Yoyok Setio Utomo, dalam acaraLokakarya Pengembangan Kerjasama Kemitraan Habitatdengan temaAksiBersamaMenujuAksesUniversaldanBebasKumuhuntuk Mewujudkan Permukiman dan Perkotaan Berkelanjutan,Rabu (02/9/2015)di Tangerang, Banten.</p> <p style="text-align: justify;">Yoyok menjelaskan, hingga akhirtahun2014,Indonesia baru mencapai 70% akses aman air minum, 62% akses sanitasi yang layak, dan masih terdapatnya 11,6% kawasan permukiman kumuh. Melihat kondisitersebut, gerakan 100-0-100 memilikitantangan yang cukup berat untuk dicapai.Untuk mengatasi tantangan tersebut dibutuhkan komitmen dari setiap stakeholder agar berkolaborasi, saling membantu dan bergandengan tangan menuju cita-cita bersama.</p> <p style="text-align: justify;">Oleh karena ituKementerian PUPRmengapresiasi kehadiran perserikatan Kemitraan Habitatdalammendukung terwujudnya kota berkelanjutan di Indonesia,khususnya pembangunan infrastruktur permukiman dan perkotaan melalui gerakan 100-0-100.Dengan adanya<i>New Initiative Program</i>, perserikatan Kemitraan Habitat hadir sebagaisimpul komunikasiyang mewadahi terobosan-terobosan baru berdasarkan ide dan gagasan para pemangku kepentingan untuk dapat diimplementasikan bersamasekaligus motor penggerakyang mendorong percepatan pembangunan infrastruktur permukiman dan perkotaan yang aman, layak huni dan berkelanjutan di Indonesia, kata Yoyok.</p> <p style="text-align: justify;">Lokakarya ini dihadiri 235 peserta yang terdiri dari Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Perusahaan Swasta, Donor, Komunitas Mayarakat, Lembaga Asosiasi dananggota Kemitraan Habitat. Sedangkan narasumber yang hadir diantaranya Direktur Perkotaan dan Pedesaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Lead Urban Specialist World Bank, Direktur Eksekutif INFID (International NGO Forum on Indonesian Development, Walikota Bogor, Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Ketua Corporate Forum for Community Development (CFCD), dan Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR.(ari)</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"></p>