Sejak 1 Mei 2015, telah dicanangkan Program Peningkatan Kualitas Permukiman(P2KP) yang lebih fokus pada penanganan masalah kumuh dan tentunya juga berada di kawasan permukiman masyarakat yang miskin. Reorientasi program ini juga harus didukung dengan reorientasi pendampingnya, agar kegiatan dil

<p style="text-align: justify;"><a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2015/09/kaltim-r2kp-bsr.jpg"></a></p> <p style="text-align: justify;">Sejak 1 Mei 2015, telah dicanangkan Program Peningkatan Kualitas Permukiman(P2KP) yang lebih fokus pada penanganan masalah kumuh dan tentunya juga berada di kawasan permukiman masyarakat yang miskin. Reorientasi program ini juga harus didukung dengan reorientasi pendampingnya, agar kegiatan dilapangan dapat dilaksanakan dengan baik, sesuai yang diharapkan serta tepat sasaran sesuai dengan target Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yaitu pencapaian Program Prakarsa Permukiman 100-0-100.</p> <p style="text-align: justify;">Hal tersebut diungkapkan olehKepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Kalimantan Timur yang diwakili oleh Sekretaris Dinas PU, Dadang Irwan,dalamPelatihan Dasar Fasilitator P2KP, yangdiselenggarakan olehSatker Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan (PKPPB) Provinsi KalimantanTimur,beberapa waktu lalu di Samarinda.</p> <p style="text-align: justify;">Dalam acara tersebut dihadiri oleh peserta Tenaga Fasilitator P2KP yang berasal dari Provinsi Kalimantan Timur seperti Kota Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kabupaten Kukar, Kabupaten Paser, dan Kabupaten Berau. Selain itu turut hadir pula peserta Tenaga Fasilitator P2KP dari Provinsi Kalimantan Utara seperti Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Nunukan.</p> <p style="text-align: justify;">Turut hadir pada acara tersebutKepala Satker PKPPB Provinsi Kaltim,Akhmad Sarbani.</p> <p style="text-align: justify;">"Peningkatan kapasitas pelaku dimulai dengan mengadakan Training of Trainer (TOT). Peserta TOT ini selanjutnya melatih fasilitator di masing-masing provinsi. Setelah fasilitator dilatih, maka mereka akan melatih masyarakat dengan kegiatan Pelatihan Masyarakat atau Pengembangan Kapasitas Masyarakat. Setelah masyarakat dilatih maka mereka secara kerjasama akan melakukan kegiatan pendataan kawasan kumuh melalui data baseline 100-0-100, dengan Focus Group Discussion (FGD), Wawancara Semi Terstruktur(WST), serta pengecekan langsung ke lapangan, untuk mendapatkan data yang akurat," kata Akhmad.</p> <p style="text-align: justify;">Akhmad berharapkegiatan ini dapat didukung dan dikolaborasikan dengan kebijakan pemerintah daerah terkait, sertamenghasilkan profil kawasan kumuh serta kebijakan dalam penanganannya.(Umi/Randal-Kaltim/ari)</p> <p style="text-align: justify;"></p>