Satuan Kerja (Satker) Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan (PKPPB) Provinsi Lampung mengadakan Pembahasan Laporan Kegiatan Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKP-KP) Tahun Anggaran 2015, di Bandar Lampung, Jumat (11/9/2015). Acara ini bertujuan untuk memberikan pemahaman

<p style="text-align: justify;"><a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2015/09/lampumg-bsr.jpg"></a></p> <p style="text-align: justify;">Satuan Kerja (Satker) Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan (PKPPB) Provinsi Lampung mengadakan Pembahasan Laporan Kegiatan Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKP-KP) Tahun Anggaran 2015, di Bandar Lampung, Jumat (11/9/2015).</p> <p style="text-align: justify;">Acara ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai penyusunan RKP-KP kepada kabupaten/kota yang akan ditangani. Kegiatan ini diikuti oleh Tim Pokjanis dan Tim Penyusun RKP-KP 7 kabupaten yaitu Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Tulang Bawang, tim teknis Provinsi Lampung, tim PPK Pembinaan dan Pengembangan Permukiman, dan tim konsultan.</p> <p style="text-align: justify;">Kepala Satker PKPPB Provinsi Lampung, Syamsiar Nurhayadi mengungkapkan, Satker PKPPB akan memfasilitasi kabupaten/kota dalam penyusunan RKP-KP kepada 7 kabupaten. Penguatan pendampingan penyusunan rencana kawasan permukiman kumuh perkotaan dan tahapan RKP-KP. Ada 6 tahapan RKP-KP, yaitu tahap persiapan, survey dan identifikasi, kajian dan perumusan I, FGD dan perumusan II, penyusunan rencana kawasan permukiman, dan tahap kolokium.</p> <p style="text-align: justify;">Dengan adanya dokumen RKP Kumuh Perkotaan, dapat diciptakan keterpaduan program dan pembiayaan berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangannya. Sebagai acuan dalam pelaksanaan peningkatan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh, dengan mengintegrasikan skala lingkungan sampai dengan skala kawasan dan kawasan perkotaan. Sedangkan untuk pengelolaan sarana dan prasarana yang terbangun, dengan memampukan dan menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk memelihara dan menjaga lingkungan huniannya, tutup Syamsiar. (Metha/Randal Lampung/ari)</p>