Dalam rangka keterpaduan penanganan infrastruktur permukiman dan kebijakan penataan ruang, danintegrasi dengan kebijakan RPI2JM kabupaten/kota untuk penyiapkan readiness criteria, Satuan Kerja (Satker) Perencanaan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman (Randal PIP) Provinsi Sulawesi Selatan

<p style="text-align: justify;"><a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2015/09/sulsel-workshop-bsr.jpg"></a></p> <p style="text-align: justify;">Dalam rangka keterpaduan penanganan infrastruktur permukiman dan kebijakan penataan ruang, danintegrasi dengan kebijakan RPI2JM kabupaten/kota untuk penyiapkan readiness criteria, Satuan Kerja (Satker) Perencanaan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman (Randal PIP) Provinsi Sulawesi Selatan melakukan Workshop Penyiapan dan Penajaman Program Bidang Cipta Karya Tahun 2015-2019, Rabu (09/09/2015), di Makassar.</p> <p style="text-align: justify;">Direktur Keterpaduan Infarstruktur Permukiman, Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya, Dwityo A Soeranto menyatakan, kedepan Menteri PUPR akan memberi perhatian yang lebih tinggi untuk keterpaduan program antara Ditjen Cipta Karya dengan Ditjen Penyedia Perumahan. Diharapkan kegiatan ini dapat berjalan lancar sehingga penanganan permukiman lebih terpadu, dimana Ditjen Cipta Karya menangani infrastruktur dasarnya sedangkan Ditjen Penyediaan Perumahan menyediakan rumahnya dalam satu kawasan, agar kawasan kumuh perkotaan dapat dituntaskan bersama.</p> <p style="text-align: justify;">Ditjen Cipta Karya telah mengidentifikasi seluruh kawasan kumuh perkotaan yang ada di Indonesia, dengan total area mencapai 38.431 Ha, yang terdiri dari 5.929 kawasan pada 4.655 kelurahan yang tersebar di 324 kabupaten/kota. Pada tahun 2015 ini telah dikerjakan peningkatan kualitas permukiman kumuh sebesar 2.660 Ha di 153 kabupaten/kota, dan sasaran tahun 2016 adalah sebesar 3.638 Ha di 137 kabupaten/kota.</p> <p style="text-align: justify;">"Strategi yang harus dilakukan dalam penanganan kawasan kumuh Preston, kabupaten/kota harus menyiapkan landasan penyelenggaraan, membangun database sistem informasi perumahan dan permukiman kumuh nasional, membangun dan memperkuat kapasitas pemerintah daerah, membangun kesadaran masyarakat serta memperkuat kapasitas dan peran masyarakat," kata Dwityo.</p> <p style="text-align: justify;">Dwityo menjelaskan, strategi Ditjen Cipta Karya periode 2015 2019 dalam pelaksanaan gerakan 100-0-100, memfokuskan pada pengembangan wilayah, yaitu keterpaduan infrastruktur bidang cipta karya di 205 kabupaten/kota yang masuk dalam Klaster A dan 85 kabupaten/kota yang masuk dalam Klaster B, dan untuk keterpaduan infrastruktur bidang cipta karya di 35 Wilayah Pengembangan Strategis, terdapat 24 pelabuhan, 16 Kawasan Pariwisata Nasional, dan 22 Kawasan Industri Prioritas, sedangkan keterpaduan infrastruktur bidang cipta karya di kawasan perbatasan terdiri dari 7 kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), dan 9 kawasan Non-PLBN, serta keterpaduan infrastruktur bidang cipta karya di56 kawasan permukiman kumuh.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">Dwityo menambahkan, pembangunan infrastruktur permukiman merupakan salah satu faktor penting dalam upaya peningkatan kualitas permukiman kumuh. Perbaikan rumah dan penyediaan perumahan diarahkan untuk menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas permukiman kumuh, termasuk pada kawasan perbatasan dan permukiman nelayan. Untuk itu, Ditjen Penyediaan Perumahan dan Ditjen Cipta Karya perlu terus meningkatkan koordinasi agar upaya peningkatan kualitas permukiman kumuh dapat berjalan secara efektif dan efisien. (Jamal Randal SulSel/ari)</p> <p style="text-align: justify;"></p>