Untuk mewujudkan terbentuknya regulasi yang memadai terkait bidang penyehatan lingkungan permukiman pada kabupaten/kota, Satuan Kerja (Satker) Pengembangan Air Minum dan Sanitasi (PAMS) Provinsi Kalimantan Selatan melakukan fasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Bidang Air Limb

<a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2015/09/kalsel-bsr.jpg"></a> <p style="text-align: justify;">Untuk mewujudkan terbentuknya regulasi yang memadai terkait bidang penyehatan lingkungan permukiman pada kabupaten/kota, Satuan Kerja (Satker) Pengembangan Air Minum dan Sanitasi (PAMS) Provinsi Kalimantan Selatan melakukan fasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Bidang Air Limbah dan Persampahan melalui Focus Group Discussion (FGD), di Aula Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Senin (14-09-2015).</p> <p style="text-align: justify;">Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, Boyke Wahyu mengatakan, kegiatan ini merupakan lanjutan kegiatan technical meeting penyusunan Raperda bidang persampahan dan air limbah pada Agustus yang lalu. FGD ini diharapkan dapat menjadi ruang bagi tim penyusun Raperda untuk menyampaikan model rancangan regulasi yang telah disusun kepada seluruh Satuan Kerja PErangkat Daerah (SKPD) terkait. Berbagai masukan, usulan dan kritik sangat diharapkan dalam rangka penyempurnaan peraturan daerah tersebut. Maka, saya mengharapkan ruang ini menjadi ruang yang sangat terbuka bagi kita semua untuk bersama-sama mewujudkan sistem perundangan bidang PLP yang baik dan memadai, ungkap Boyke.</p> <p style="text-align: justify;">Menurut Boyke, regulasi menjadi unsur yang penting karena menjadi landasan serta acuan legal dalam pelaksanaan program-program bidang PLP nantinya, serta untuk membentuk suatu rekayasa sosial melalui regulasi tersebut. Perilaku masyarakat juga perlu kita dorong melalui regulasi agar ikut terlibat dalam mewujudkan perilaku bersih dan melibatkan diri dalam penanggulangan masalah sampah seperti 3 R (reyuse, reduce, recycle)," tandas Boyke.</p> <p style="text-align: justify;">Sementara PPK Persampahan, Satker PAMS Provinsi Kalimantan Selatan, Rio Franata menjelaskan, pada tahun 2015 ini, Satker PAMS masih mendampingi 2 kabupaten/kota dalam penyusunan Raperda dimaksud, yaitu Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Bumbu. Sementara pendampingan untuk 11 kabupaten/kota lain akan kami laksanakan di tahun mendatang. Kita semua tentu berharap bahwa regulasi ini akan terbentuk secara sempurna, dan dapat menjadi payung hukum yang memadai dalam pengelolaan persampahan dan air limbah, tukas Rio.</p> <p style="text-align: justify;">Acara FGD dihadiri oleh Sekda Kabupaten Banjar, Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bappeda, Kepala Satpol PP, Kepala Bagian Hukum dan Humas, dan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar, serta Lembaga Swadaya Masyarakat setempat dan Lurah Sekumpul, Kabupaten Banjar. (Randal Kalsel/ari)</p>