Satuan Kerja Perencanaan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman (Satker Randal PIP) Provinsi Sulawesi Selatanmelakukan Rapat Koordinasi II Penyusunan Rencana Aksi Daerah Gerakan 100-0-100 Provinsi Sulawesi Selatan,di Makassar,Kamis(29/09/2016). KepalaSatker RandalProvinsiSulawesi Se

<p style="text-align: justify;">Satuan Kerja Perencanaan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman (Satker Randal PIP) Provinsi Sulawesi Selatanmelakukan Rapat Koordinasi II Penyusunan Rencana Aksi Daerah Gerakan 100-0-100 Provinsi Sulawesi Selatan,di Makassar,Kamis(29/09/2016).</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">KepalaSatker RandalProvinsiSulawesi SelatanSyarif Sarebong mengatakan,tujuan dari rapat ini yaitudalam rangka penyepakatan pencapaian gerakan 100-0-100 di Sulawesi Selatan guna mengoptimalkan pencapaian kebutuhan dasar masyarakat akan penyedian air minum dan sanitasi serta terwujudnya kota tanpa kumuhdapat terwujud.</p> <p style="text-align: justify;">Sasaran pembangunan kawasan permukiman yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019,yaitu pertama,tercapainya 100% pelayanan air minum, tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0% kedua bagi masyarakat, dan ketigameningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak.</p> <p style="text-align: justify;">"Menindaklanjuti hal tersebut, maka sebagai bentuk upaya dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam perwujudan akses universal terhadap air minum dan sanitasi serta pengurangan luasan permukiman kumuh melalui penyedian infrastruktur pelayanan dasar permukiman, maka dilakukan penyusunan Rencana Aksi Daerah Gerakan Nasional 100-0-100,"kata Syarif.</p> <p style="text-align: justify;">Lanjut Syarif untuk sumber air baku ProvinsiSulawesi Selatan memiliki potensi yang besarberupa air baku yang bersumber dari 4 wilayah sungai<strong></strong>yaitu Sungai Jeneberang, Sungai Saddang, Sungai Walanae-Cenranae, Sungai Larona.</p> <p style="text-align: justify;">"Untuk program penanganan kumuh sudah lama dilaksanakan sehingga masyarakat lebih familar dengan terbentuknya lembaga keswadayaan dalam masyarakatsepertiBKM, OMS dan lain-lain. Ke-22 kabupaten/kota telah menetapkan luas kawasan kumuh dengan total luas2.289,79Ha,11 kabupaten/kota telah memiliki studi SPPIP, 4kabupaten/kota telah memiliki studi RPKPP,17 kabupaten/kota telah memiliki studi RKPKP (RKP), dan3 kabupten/kota telah memiliki studi RP2KPKP.Sedangankan untuk potensi sanitasibanyaknya program-program dalam penanganan sanitasi yang dicanangkan oleh pemerintah seluruh kabupaten/kota sudah memiliki dokumen perencanaan BPS, SSK dan MPS,"tutur Syarif.</p> <p style="text-align: justify;">DalamRapat Koordinasi II ini dibahas kerangka regulasi provinsi, kerangka kelembagaan provinsi, dan kerangka pendanaan provinsi."Untuk itu diharapkan peran aktif utusan SKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan danseluruhSatuan Kerja Cipta Karya Kementerian PUPR untuk berkonstribusi dalam penyusunanRAD Gerakan 100-0-100 ProvinsiSulsel,"tutup Syarif.(Jmlrandal Sulsel/ari)</p>