Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi NTB melaksanakan workshop Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Cipta Karya, Rabu (16-17/09/2015) di Mataram. Workshop ini dihadiri oleh para Kasatker Sektor Bidang Cipta Karya Provi

<p style="text-align: justify;"><a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2015/09/ntb-bsr.jpg"></a></p> <p style="text-align: justify;">Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi NTB melaksanakan workshop Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Cipta Karya, Rabu (16-17/09/2015) di Mataram.</p> <p style="text-align: justify;">Workshop ini dihadiri oleh para Kasatker Sektor Bidang Cipta Karya Provinsi NTB, unsur para pejabat dari Dinas PU Bidang Cipta Karya Kabupaten/Kota se-NTB, Bappeda Kabupaten/Kota se-NTB, PDAM kabupaten/kota se-NTB, dan para nara sumber dari Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Ditjen Cipta Karya.</p> <p style="text-align: justify;">Dalam kesempatan ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB Wedha Magma Ardhi membuka acara workshop. Wedha menyampaikan tujuan kegiatan ini untuk mencapai kesamaan pandang terkait capaian SPM sampai dengan tahun 2015, termasuk penilaian indikator pencapaian target SPM, arahan dan kebijakan DAK tahun 2015, dan pengumpulan data progress kegiatan DAK tahun 2015, serta menyusun kegiatan DAK sektor air minum dan sanitasi tahun 2016. "Diharapkan tidak ada kendala dalam pemenuhan readiness criteria untuk lokasi-lokasi paket pekerjaan tahun 2016 terutama masalah DED, penyediaan lahan dan komitmen Pemda terkait dengan DDUB dari pemerintah kabupaten/kota," terang Wedha.</p> <p style="text-align: justify;">Menurut Wedha, Dana Alokasi Khusus ini merupakan dana perimbangan yang dialokasikan dari APBN kepada provinsi/kab/kota tertentu dengan tujuan untuk membantu pendanaan kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, dengan demikian pembangunan yang semula menjadi beban tanggung jawab pemerintah pusat telah dilaksanakan dan dibawah tanggung jawab pemerintah daerah. Sementara itu, laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya dari DAK yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menyampaikan laporan ke Direktorat Jenderal Cipta Karya secara rutin, kenyataannya belum secara efektif dilakukan.</p> <p style="text-align: justify;">Wedha berharap dengan dimulainya pelelangan dini ( September Desember 2015) untuk kegiatan Tahun Anggaran 2016, maka diharapkan bahwa untuk lokasi-lokasi paket pekerjaan tahun 2016 dipastikan sudah terpenuhi persyaratan. "Oleh karena itu, kami mengingatkan pentingnya penyiapan dan pemenuhan readiness criteria secara ketat untuk semua sektor. Hal ini menjadi penting karena dengan proses itu, proses pelelangan dini dapat dilakukan dan percepatan pelaksanaan fisik dilapangan dapat dilakukan sehingga segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat," tegas Wedha. (Randalntb/ari)</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"></p>