Dalam pelaksananaan kegiatan Ditjen Cipta Karya kita selalu harus mengacu kepada perencanaan sebagai payung hukum, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman telah mengamanatkan kepada kita semua bahwa penyelenggaraan permukiman ditujukan u

<a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2015/09/konsinyasi-ambara-bsr.jpg"></a> <p style="text-align: justify;">Dalam pelaksananaan kegiatan Ditjen Cipta Karya kita selalu harus mengacu kepada perencanaan sebagai payung hukum, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman telah mengamanatkan kepada kita semua bahwa penyelenggaraan permukiman ditujukan untuk dapat menjamin terwujudnya infrastruktur permukiman yang layak huni, handal dan berkelanjutan.</p> <p style="text-align: justify;">Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Dwityo A. Soeranto dalam Konsinyasi Readiness Criteria Usulan Kegiatan Dalam Rangka Penyusunan RKAKL Tahun 2016, di Jakarta, Senin (21/09/2015). Hal ini sejalan dengan RPJM Nasional 2015-2019 yang menetapkan target pembangunan infrastruktur permukiman adalah akses air minum dan sanitasi bagi seluruh masyarakat dan kawasan permukiman yang layak huni, kata Dwityo.</p> <p style="text-align: justify;">Penyediaan infrastruktur permukiman masih menemui beragam kendala, yang ditandai dari belum terpenuhinya 100 % akses air minum dan sanitasi serta kondisi permukiman kumuh di kawasan perkotaan. Data BPS menunjukkan bahwa hingga akhir tahun 2014 diperkirakan akses air minum 70,5%, akses sanitasi 62% dan masih ada 10% penduduk yang tinggal di permukiman kumuh perkotaan. Kondisi ini tentunya memerlukan perhatian dan kerja keras seluruh pihak, untuk secara bersama-sama mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, melalui gerakan 100-0-100, tutur Dwityo.</p> <p style="text-align: justify;">Dwityo menjelaskan, terkait keterbatasan dana pembangunan dalam Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, alokasi anggaran untuk Ditjen Cipta Karya direncanakan sebesar Rp.128 Miliar selama 5 tahun. Dana yang dialokasikan melalui APBN ini tidak akan mampu membiayai seluruh kebutuhan penyediaan infrastruktur permukiman, dan memerlukan upaya untuk terus mendorong potensi sumber-sumber pembiayaan lainnya seperti dana APBD, PHLN, CSR termasuk swadaya masyarakat.</p> <p style="text-align: justify;">Untuk itu sesuai amanat Dirjen Cipta Karya tahun 2016, strategi pelaksanaan yang dilakukan oleh Ditjen Cipta Karya kedepan yaitu, membangun sistem teknis pelayanan infrastruktur permukiman, melakukan fasilitasi kepada pemerintah secara kelembagaan, kebijakan, peraturan, pembiayaan sehingga dapat lebih mampu dalam pengelolaan pembangunan infrastuktur permukiman yang menjadi kewenangannya, serta memberdayakan masyarakat untuk lebih terlibat dalam mengidentifikasi, merencanakan, membangun dan mengelola infrastruktur permukiman di lingkungannya, ungkap Dwityo.</p> <p style="text-align: justify;">Dwityo menambahkan, untuk tahun 2016, pagu anggaran Ditjen Cipta Karya terus mengalami penyesuaian dan saat ini di tetapkan sebesar Rp.17,5 Triliun. Dengan dilakukannya penyesuaian atas pagu anggaran Ditjen Cipta Karya tahun 2016 tersebut, seluruh Satker harus mampu memilah secara selektif dan fokus pada kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan Readiness Criteria, tegas Dwityo.</p> <p style="text-align: justify;">Dwityo berharap melalui acara konsinyasi ini seluruh Satker dapat lebih siap dalam menghadapi TA 2016. Dan saya minta kepada para Kasatker Randal Provinsi untuk dapat mengawal kesiapan rencana dan capaian masing-masing paket kegiatan yang ada Satker-Satker Provinsinya, tutup Dwityo. (ari)</p> <p style="text-align: justify;"></p>