Menindaklanjuti kegiatan Fokus Group Discussion I (FGD) yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu terkait penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Provinsi Sulawesi Utara maka dalam kesempatan ini Pemerintah Pusat melalui Satker Randal PIP Provinsi Sulawesi Utara menggelar FGD II untuk membahas

<p style="text-align: justify;">Menindaklanjuti kegiatan Fokus Group Discussion I (FGD) yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu terkait penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Provinsi Sulawesi Utara maka dalam kesempatan ini Pemerintah Pusat melalui Satker Randal PIP Provinsi Sulawesi Utara menggelar FGD II untuk membahas kelanjutan dari penyusunan Rencana Aksi Daerah 100-0-100. Kegiatan ini di laksanakan di Manado, Rabu(28/09/2016). Acara ini dibuka secara resmi Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara oleh Max Oroh yang di dampingi oleh Kepala Bidang Cipta Karya Hengki Manumpil.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">Rencanaan Aksi Daerah 100-0-100 adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana aksi, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.</p> <p style="text-align: justify;">Dalam sambutannya,Max Oroh menuturkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan sasaran kinerja, kerangka pendanaan dan kebutuhan regulasi dokumen perencanaan kabupaten/kota, dan untuk mensinergikan program Bidang Cipta Karya kabupaten/kota seluruhProvinsi Sulawesi Utara sebagai wujud pencapaian sasaran pembangunan lima tahun serta memacu pertumbuhan pembangunan kabupaten/kota secaramerata.</p> <p style="text-align: justify;">Sementara,Hengki Manumpil menambahkan kegiatan ini juga bagian dari evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD)dengan keterlibatan pihak-pihak yang terkait baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar proses perencanaan pembangunaninfrastruktur permukiman menjadi lebih terarah demi terwujudnya gerakan 100-0-100 untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.<strong><em></em></strong>(Melky Kaunang / Randal Sulut/ari)</p>