Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Direktorat Bina Penataan Bangunan menyelenggarakan Diseminasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tema Mewujudkan Bangunan Gedung yang Andal di Kota Kita, Rabu (30/09- 2/10/2015), di Mataram. Acara diikuti oleh 173 kabupaten/kota

<p style="text-align: justify;"><a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2015/11/ntb-pbl-bsr.jpg"></a></p> <p style="text-align: justify;">Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Direktorat Bina Penataan Bangunan menyelenggarakan Diseminasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tema Mewujudkan Bangunan Gedung yang Andal di Kota Kita, Rabu (30/09- 2/10/2015), di Mataram.</p> <p style="text-align: justify;">Acara diikuti oleh 173 kabupaten/kota (instansi teknis penyelenggara bangunan gedung dan instansi perizinan ) dari 16 Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) PKPPB Provinsi dari wilayah Indonesia bagian barat dan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI).</p> <p style="text-align: justify;">Direktur Bina Penataan Bangunan, Adjar Prajudi menyampaikan, tujuan pelaksanaan diseminasi nasional ini untuk meningkatkan pemahaman, kapabilitas dan kapasitas aparat dinas teknis serta instansi terkait terutama mengenai aspek-aspek pengaturan penyelenggaraan bangunan gedung yang andal.</p> <p style="text-align: justify;">"Selain itu kegiatan ini untuk menumbuhkembangkan kesadaran akan hak, kewajiban dan peran para penyelenggara bangunan gedung serta aparat pemerintah dan pemerintah daerah untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung dan terciptanya kondisi lingkungan fisik bangunan gedung yang memiliki jati diri dan memenuhi persyaratan keandalan, kenyamanan, dan keamanan sesui dengan ketentuan yang berlaku serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan," terang Adjar.</p> <p style="text-align: justify;">Adjar menjelaskan, arahan tentang tugas pokok pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung di daerah oleh Direktorat Bina Penataan Bangunan diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UUBG) dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana UUBG.</p> <p style="text-align: justify;">Diseminasi ini juga menjadi salah satu upaya Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam memperkenalkan Peraturan Menteri Bidang Bangunan Gedung yang baru disahkan, yaitu Permen PU nomor 11 tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Hujan pada Bangunan Gedung dan Persilnya, Peraturan Menteri PUPR nomor 1 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan, dan Peraturan Menteri PUPR nomor 2 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Hijau. (Randal NTB/ari)</p> <p style="text-align: justify;"></p>