Dalam rangka peningkatan kualitas dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus menunjang tercapainya target universal acces tahun 2019, Bidang Cipta Karya Provinsi Kalimantan Selatan mengadakan Rapat Pembahasan Review Roadmap Sanitasi Provinsi, di Banjarmasin, Kamis (1-10-2015).

<p style="text-align: justify;"><a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2015/11/kalsel-sanitasi-bsr.jpg"></a></p> <p style="text-align: justify;">Dalam rangka peningkatan kualitas dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus menunjang tercapainya target universal acces tahun 2019, Bidang Cipta Karya Provinsi Kalimantan Selatan mengadakan Rapat Pembahasan Review Roadmap Sanitasi Provinsi, di Banjarmasin, Kamis (1-10-2015).</p> <p style="text-align: justify;">Rapat diikuti oleh Pokja Air Minum dan Pernyehatan Lingkungan (AMPL), Satuan Kerja (Satker) Air Minum dan Sanitasi (PAMS), Satker Randal, Kepala Bappeda, Kepala BLHD, dan Kepala Biro Keuangan Sekda Provinsi Kalimantan Selatan, serta Fasilitator Program PPSP Provinsi Kalimantan Selatan.</p> <p style="text-align: justify;">Kegiatan ini ditujukan untuk mendorong kebijakan prioritas sanitasi yang lebih efisien sehingga menjadi rujukan bagi semua pemangku kepentingan baik bagi unsur Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan maupun unsur diluar pemerintah daerah. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk memberi arahan kepada SKPD terkait pelaksanaan pembangunan sanitasi untuk mengembangkan program kegiatan sesuai dengan strategi dan kebijakan dalam pencapaian pembangunan sanitasi di kabupaten/kota sesuai dengan kondisi eksisting masing-masing.</p> <p style="text-align: justify;">Kepala Bidang Cipta Karya, Eddy Sofyan mengatakan, Provinsi Kalimantan Selatan saat ini sudah memiliki Peraturan Gubernur mengenai Roadmap Sanitasi, namun kita perlu melakukan review berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2015 dan didalamnya mencantumkan bahwa pengelolaan sanitasi permukiman di daerah merupakan prioritas nasional. Untuk itu kita perlu memprioritaskan kebijakan percepatan pembangunan sanitasi permukiman, serta diharapkan melalui Roadmap Sanitasi sebagai petunjuk pelaksanaan pembangunan Sanitasi Provinsi Kalimantan Selatan tidak ada program yang tumpang tindih disuatu daerah baik dari pemerintah pusat maupun daerah, jelas Eddy.</p> <p style="text-align: justify;">Eddy melanjutkan, pada roadmap sanitasi Provinsi Kalimantan Selatan digambarkan capaian pengelolaan sanitasi Provinsi Kalimantan Selatan saat ini masih jauh dari target. Sebagai contoh sebagian besar kabupaten/kota di Kalimantan Selatan tidak memiliki peraturan tentang air limbah. Bahkan 9 dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan tidak dilayani oleh infrastruktur IPLT hanya ada 3 kabupaten/kota yang dilayani IPLT yang berfungsi dengan layak.</p> <p style="text-align: justify;">Tercantum pula pada roadmap Sanitasi masih terdapat praktek buang air besar sembarangan (BABS). 7 dari 13 kabupaten/kota dilayani lebih dari 60% oleh jamban sehat (tangki septik individu atau septic tank komunal) sisanya atau 6 kabupaten/kota dilayani kurang dari 60% jamban sehat berkaca. Dari roadmap kita harus mendorong secara serius percepatan kinerja layanan sanitasi untuk mencapai target 100-0-100, tutur Eddy. (Randal-Kalsel/ari)</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"></p>