Terkait dengan masalah kekeringan yang menjadi masalah nasional sehingga ketersediaan air bersih menjadi kurang,Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yang di wakili oleh beberapa anggota DPRD dan PDAM mengadakan pertemuan dengan Kepala Bidang Cipta Karya yang didampingi oleh PPK Pengembangan Air

<a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2015/11/sulut-bsr.jpg"></a> <p style="text-align: justify;">Terkait dengan masalah kekeringan yang menjadi masalah nasional sehingga ketersediaan air bersih menjadi kurang,Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yang di wakili oleh beberapa anggota DPRD dan PDAM mengadakan pertemuan dengan Kepala Bidang Cipta Karya yang didampingi oleh PPK Pengembangan Air Minum, Satker PAMS Provinsi Sulawesi Utara, di Gedung PIP2B Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),Manado, Jumat (30/10/2015).</p> <p style="text-align: justify;">Pertemuan ini membahas masalah penyediaan air bersih di Kabupaten Bolaang Mongondow. Masyarakat di beberapa daerah kami belum bisa menikmati air bersih dari setiap penampungan air yang disediakan oleh Kementerian PUPR lewat Satker PAMS Provinsi Sulawesi Utara disebabkan masih kurangnya jaringan serta sambungan langsung ke rumah-rumah warga, kata Thamrin Mokoginta, anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow.</p> <p style="text-align: justify;">PPK Pengembangan Air Minum, Abubakar Idrus, menegaskan bahwa sambungan air bersih ke setiap rumah warga masuk dalam penganggaran pihak pengelola, yaitu PDAM Kabupaten Bolaang Mongondow.</p> <p style="text-align: justify;">Kami sangat mengharapkan dukungan serta kerjasama dari pihak Kementerian PUPR, dalam hal ini Satker PAMS Provinsi Sulawesi Utara, supaya masalah ketersediaan air bersih di Kabupaten Bolaang Mongondow dapat terselesaikan dengan sebagaimana mestinya ujar Musri Pasambuna Staf PDAM Kabupaten Bolaang Mongondow.</p> <p style="text-align: justify;">Sementara itu, Kepala Bidang Cipta Karya Hengky Manumpil menuturkan, sangat menyambut baik setiap usul dan saran dari pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow karena itu akan menjadi agenda pembahasan pemerintah yang ada di provinsi dengan pemerintah pusat.(Melky Kaunang/Randal Sulut/ari)</p>