Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman (Satker Randal PIP) Sulawesi Tengah melaksanakan Workshop Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Percepatan Pelaksanaan DAK AM dan Sanitasi TA. 2016 serta Konsolidasi URK DAK TA. 2017, di Palu, Selasa (27-28/09/2016). Da

<p style="text-align: justify;">Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman (Satker Randal PIP) Sulawesi Tengah melaksanakan Workshop Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Percepatan Pelaksanaan DAK AM dan Sanitasi TA. 2016 serta Konsolidasi URK DAK TA. 2017, di Palu, Selasa (27-28/09/2016).</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">Dalam sambutannya, Kepala Dinas Cipta Karya Perumahan dan Tata Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Kepala Bidang Cipta Karya, Alhizam Lamadau mengatakan,sebagai salah satu sumber pendanaan untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dasar masyarakat, DAK memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Sesuai dengan arahan RPJMN 2015-2019, DAK khususnya Sub Bidang Air Minum dan Sanitasi, dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan sinergitas pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui penyediaan dana yang bersumber dari APBN khususnya pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi.</p> <p style="text-align: justify;">Disamping itu, Satker Sektor Khususnya Air Minum dan PLP, serta Petugas e-Monitoring DAK baik di kabupaten/kota, maupun Randal sebagai<em>Leading Sector</em>untuk lebih bekerja keras dan disiplin dalam pemantauan dan pelaporan untuk dapat mengidentifikasi progress fisik maupun keuangan serta masalah maupun hambatan yang terjadi di lapangan,ungkap Alhizam.</p> <p style="text-align: justify;">Senada dengan hal tersebut, Kasubdit Pengolahan Data dan Sistem Informasi yang diwakili oleh Kepala .Seksi Subdit Pengelolan Data, Bhima Dhananjaya mengatakan, terkait Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,telah memberikan arahan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan penilaian terhadap capaian SPM. Penilaian tersebut sebagai tolak ukur prestasi kuantitatif maupun kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dicapai, dimana arahan yang disampaikan berupa masukan, proses, keluaran, hasil maupun manfaat dari bentuk pelayanan dasar.</p> <p style="text-align: justify;">Kebijakan dukungan pendanaan melalui DAK ini, selain untuk mengakselerasi pencapaianSPM Bidang Cipta Karya, juga ditujukan untuk memenuhi kegiatan khusus yang menjadi urusan pemerintah daerah yang sesuai dengan prioritas nasional agar tercapai kualitas layanan air minum permukiman perkotaan, peningkatan kualitas sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) permukiman perkotaan, peningkatan tertib pembangunan bangunan gedung dan berkurangnya permukiman kumuh di perkotaantambahnya.</p> <p style="text-align: justify;">Sementara itu PPK Pengendalian Infrastruktur Permukiman, Abd. Mujib Anwar mengatakan koordinasi, komunikasi serta kerjasama yang baik antara tiap Kepala Satuan Kerja Bidang Cipta Karyadilingkungan Dinas Cipta Karya Perumahan dan Tata Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan SatuanKerjadi masingmasing kabupaten/kota menjadi kunci utama keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini. (Hendra Randal Sulteng/ari)</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"></p>