Penyediaan infrastruktur permukiman yang layak huni, sejahtera, berbudaya dan berkeadilan sosial telah menjadi tantangan dalam mewujudkan pembangunan perkotaan secara berkelanjutan. Sesuai dengan RPJMN 2015-2019, salah satu arah kebijakan umum pembangunan nasional yaitu mempercepat pembanguna

<div id=""> <div id=""> <a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2016/02/20151112_lampung_habitat_bsr.jpg"></a>Penyediaan infrastruktur permukiman yang layak huni, sejahtera, berbudaya dan berkeadilan sosial telah menjadi tantangan dalam mewujudkan pembangunan perkotaan secara berkelanjutan. Sesuai dengan RPJMN 2015-2019, salah satu arah kebijakan umum pembangunan nasional yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan wilayah, yang diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional dalam mencapai keseimbangan pembangunan dan mempercepat penyediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman, untuk mendukung ketahanan nasional yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan meningkatkan peran kerjasama pemerintah dan swasta. Hal tersebut diungkapkan Gubernur Lampung yang diwakili oleh Wakil Gubernur Lampung, Bachtiar Basri, saat Workshop HabitatProvinsi Lampung Tahun 2015,di Lampung, Kamis (05/11/2015). Merujuk pada Rencana Strategi Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019, yaitu mencapai pemukiman berkelanjutan melalui pemenuhan 100% penyediaan air minum dan sanitasi untuk kebutuhan dasar masyarakat serta berkurangnya luasan kawasan kumuh perkotaan hingga 0% pada tahun 2019, tutur Bachtiar. Bachtiar menjelaskan, gerakan menuju 100-0-100 memerlukan kerjasama dan peran serta para pelaku pembangunan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, swasta, lembaga non pemerintah, dan masyarakat dalam bentuk kemitraan yang strategis. "Harus ada kerjasama semua pihak, dapat melalui beberapa terobosan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur dasar pemukiman maupun infrastruktur perkotaan secara berkelanjutan," kata Bachtiar. Sementara itu, Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung, Edarwan mengatakan, pelaksanaan workshop ini merupakan upaya penyebarluasan spirit dari peringatan hari habitat dunia tahun 2015 dengan tema "<em>Public Space for All</em>". Selain itu, sebagai arah kebijakan pembangunan infrastruktur permukiman tahun 2015-2019 menuju pembangunan perkotaan yang berkelanjutan di Provinsi Lampung. Workshop tersebut bertujuan untuk merefleksikan kondisi perkotaan dan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pemenuhan permukiman yang layak huni, meningkatkan kepedulian, tanggungjawab, dan kerjasama antarpelaku pembangunan, antarsektor dan antarwilayah terhadap kendala, tantangan dan peluang pembangunan perkotaan serta permukiman di Provinsi Lampung. Melalui penyelenggaraan kegiatan Workshop Habitat Provinsi Lampung Tahun 2015 ini, mari bersama-sama kita bangun Provinsi Lampung menjadi provinsi yang maju, mandiri dan berdaya saing, tutup Edarwan. (Methariska/Randal Lampung/bns) </div> </div>