Proses perencanaan, penyiapan program, dan penyusunan anggaran yang dilakukan secara sistematis dan akuntabel menjadi prasyarat keberhasilan pelaksanaan tugas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mewujudkan visi Kementerian yaitu Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permu

<p style="text-align: justify;"><a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2016/03/20151113_workshop_gorontalo_bsr.jpg"></a></p> <p style="text-align: justify;">Proses perencanaan, penyiapan program, dan penyusunan anggaran yang dilakukan secara sistematis dan akuntabel menjadi prasyarat keberhasilan pelaksanaan tugas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mewujudkan visi Kementerian yaitu Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang Andal untuk mendukung Indonesia Sejahtera 2025.</p> <p style="text-align: justify;">Hal tersebut diungkapkan Kasatker Randal PIP Provinsi Gorontalo Abd. Fandit Ahmad dalam Workshop Penyiapan dan Penajaman Program Bidang Cipta Karya Provinsi Gorontalo tahun 2015-2019 di Gorontalo, pekan lalu.</p> <p style="text-align: justify;">Fandit mengatakan, workshop tersebut bertujuan untuk memberikan pendampingan dan memfasilitasi kabupaten/kota dalam penyiapan dan penajaman usulan kegiatan bidang Cipta Karya, dengan mempertimbangkan pencapaian sasaran kinerja dan penajaman isu-isu strategis bidang Cipta Karya, dan untuk pengendalian keterpaduan pelaksanaan dan anggaran pada pembangunan infrastruktur di Provinsi Gorontalo. Serta pada bagaimana tindak lanjut penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPI2JM) dan Memorandum Program (MP) mampu diwujudkan secara nyata melalui pembangunan yang di danai baik dari APBN maupun dari APBD, dimana pengalokasian APBD merupakan perwujudan dari Dana Daerah untuk Urusan Bersama (DDUB).</p> <p style="text-align: justify;">Disamping itu, kegiatan ini bertujuan untuk membina aparat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (SKPD terkait) dalam menindaklanjuti penyusunan RPI2JM sebagai perwujudan peran dan fungsi koordinasi serta pembinaan teknis dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman di kabupaten/kotasehingga diharapkan Gerakan 100-0-100 dapat tercapai dan keterpaduan bidang Cipta Karya dapat terwujud dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, kelembagaan, dan kemampuan keuangan di daerah.</p> <p style="text-align: justify;">Undang-Undang Nomor17 tahun 2007 tentang RPI2JM mengamanatkan bahwa pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat di bidang pengelolaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, lingkungan hidup, dan kelembagaan, jelas Fandit.</p> <p style="text-align: justify;">Sementara itu, Kasubdit Pengolahan Data dan Sistem Informasi, Sri Murni Edi K. menjelaskan, untuk menghasilkan kualitas perencanaan infrastruktur permukiman, Satker Randal Provinsi perlu menyediakan diantaranya pertama, data perencanaan infrastruktur permukiman tingkat kabupaten/kota lengkap, valid, timeseries, dan akurat. Kedua, kelengkapan dan kualitas data infrastruktur permukiman dapat membantu men<em>delivery</em> program dan anggaran dengan baik. Ketiga, penyempurnaan dokumen RPI2JM kabupaten/kota untuk merespon dan mengakomodir kebijakan infrastruktur permukiman terkini. Keempat, peningkatan anggaran dan komitmen/responsivitas Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk bersama bergerak mencapai 100-0-100.</p> <p style="text-align: justify;">Selain itu, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi perlu menyusun rencana aksi daerah 100-0-100 sebagai <em>grand design</em> dan alat pencapaian permukiman layak huni dan berkelanjutan, serta meningkatkan pemanfaatan dan memastikan isian data aplikasi SIPPa berkualitas oleh <em>user</em>di provinsi (Satker sektor dan Randal) dan kabupaten/kota sebagai alat perencanaan dan penganggaran, tutur Sri Murni.(Randal Gorontalo/bns)</p>