Dalam rangka mendorong pelaksanaan DAK 2016 yang lebih tepat sasaran dan mendukung pencapaian RPJMN sekaligus perluasan informasi Peraturan Menteri PUPR Nomor 47 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan

<p style="text-align: justify;"><a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2016/03/20151116_jatim_sekjen_bsr.jpg"></a></p> <p style="text-align: justify;">Dalam rangka mendorong pelaksanaan DAK 2016 yang lebih tepat sasaran dan mendukung pencapaian RPJMN sekaligus perluasan informasi Peraturan Menteri PUPR Nomor 47 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan Sosialisasi Petunjuk Teknis dan Konsultasi Program Dana Alokasi Khusus DAK (DAK) Bidang Infrastruktur Tahun 2016 bertempat di Malang, Rabu (11/11/2015).</p> <p style="text-align: justify;">Hadir dalam acara tersebut diantaranya Kepala Biro PKLN Kementerian PUPR, Pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Kementerian PUPR, perwakilan dari Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kepala Dinas PU Cipta Karya Provinsi Jawa Timur serta perwakilan Pemerintah Daerah penerima DAK wilayah Jawa dan Kalimantan.</p> <p style="text-align: justify;">Dalam sambutannya, Sekjen Kementerian PUPR Taufik Widjoyono mengungkapkan, kegiatan sosialisasi dan konsultasi DAK ini merupakan ajang pertemuan untuk sosialisasi dan konsultasi mengenai DAK serta konsolidasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka sinkronisasi, pengefektifan, dan sinergitas pelaksanaan pembangunan bidang infrastruktur yang didanai dari DAK dan berbagai sumber pendanaan lainnya, baik APBD maupun program strategis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p style="text-align: justify;">Selanjutnya Taufik menambahkan, penentuan alokasi DAK TA 2016 berbeda dari tahun sebelumnya, mekanisme yang digunakan saat ini menggunakan <em>proposal based</em> yaitu sesuai kebutuhan prioritas utama dari daerah. Selain itu, tahun 2016 DAK dibagi menjadi 3 jenis, yaitu DAK Reguler, DAK Infrastruktur Publik dan DAK Afirmasi khusus daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan.</p> <p style="text-align: justify;">Berdasarkan data e-Monitoring DAK, progres pelaksanaan DAK bidang infrastruktur TA. 2015 masih memprihatinkan. Hingga saat ini, progres fisik bidang infrastruktur TA. 2015 hanya 36,30%, sedangkan progres keuangan untuk DAK Reguler 42,82%, DAK Afirmasi sebesar 37,40%, DAK Tambahan P3K2 sebesar 13,97%, dan DAK Tambahan Usulan Daerah yang disetujui oleh DPR sebesar 13,05%, tutur Taufik.</p> <p style="text-align: justify;">Sementara, Gubernur Jawa Timur yang diwakili Kepala Dinas PU Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, Gentur Prihantono menambahkan, kebijakan alokasi DAK merupakan salah satu komponen terbesar dalam alokasi transfer ke daerah. Pengalokasian DAK merupakan salah satu dana perimbangan, bertujuan mengurangi ketimpangan sumber pendanaan, serta mengurangi kesenjangan pendanaan antar pemerintah daerah. Dengan demikian, dana perimbangan (DAK) merupakan salah satu pilar pokok desentralisasi fiskal dalam konteks transfer dana dari Pemerintah ke Pemerintah Daerah sehingga harus dapat dimanfaatkan seefektif mungkin. (ef&amp;bap/randaljatim/bns)</p>