Gerakan 100-0-100 memerlukan dukungan perangkat pengukur kinerjabernama Indeks Permukiman Perkotaan Berkelanjutan. Indeks ini sedang disusun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Ditjen Cipta Karya untuk mensukseskan target RPJMN 2015-2019, yaitu 100% akses air minum, 0% ka

<a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2016/03/20151117_indkes1.jpg"></a> <p style="text-align: justify;">Gerakan 100-0-100 memerlukan dukungan perangkat pengukur kinerjabernama Indeks Permukiman Perkotaan Berkelanjutan. Indeks ini sedang disusun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Ditjen Cipta Karya untuk mensukseskan target RPJMN 2015-2019, yaitu 100% akses air minum, 0% kawasan kumuh, dan 100% akses sanitasi.</p> <p style="text-align: justify;">Indeks tersebut juga merupakan upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan permukiman perkotaan yang berkelanjutan, kata Joerni Makmoerniati, Kasubdit Pemantauan dan Evaluasi Direktor Keterpaduan Infrastrkutur Permukiman Ditjen Cipta Karya pada Workshop Penyusunan Indeks Permukiman Perkotaan Berkelanjutan, pekan lalu di Batam.</p> <p style="text-align: justify;">Indeks disusun berdasarkan data serta sesuai dengan indikator maupun parameter permukiman perkotaan berkelanjutan yang telah ditentukan, dan disepakati melalui kajian komprehensif.</p> <p style="text-align: justify;">Indeks Permukiman Perkotaan Berkelanjutan memiliki manfaat untuk pemerintah pusat, yaitu menunjukan kinerja penyelenggaraan permukiman perkotaan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat dalam memberikan fasilitasi pembangunan permukiman perkotaan.</p> <p style="text-align: justify;">Sedangkan manfaat bagi pemerintah daerah antara lain, pertama, mengetahui status penyelenggaraan permukiman perkotaan Kota/Kab yang bersangkutan. Kedua, sebagai indikator bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan penyelenggaraan pembangunan permukiman perkotaan. Ketiga, sebagai indikator untuk mendorong dan memotivasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan permukiman kepada masyarakatnya.</p> <p style="text-align: justify;">Dalam workshop ini dilakukan pengisian data melalui sistem yang sudah dibangun serta mendorong kepedulian kabupaten/kota untuk selalu meng-<em>update</em> dan menyempurnakan data yang telah diinput terkait kondisi permukiman perkotaan.</p> <p style="text-align: justify;">Joerni menambahkan, Ditjen Cipta Karya akan mlaksanakan workshop serupa untuk wilayah II (Jawa) yang rencananya diadakan di Jakarta dan wilayah III (Kalibanustra, SulawesiM maluku) yang rencananya akan diadakan di Surabaya. (dede/bcr)</p>