Satker Pengendalian dan Perencanaan PIP Provinsi Kalimantan Timur mengadakan Sosialisasi Perpres Nomor 31 Tahun 2015 tentang RTR Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan Timur dan Rapat Koordinasi Keterpaduan Program Pengembangan Infrastruktur KSN Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda, Rabu (11/1

<p style="text-align: justify;"><a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2016/03/20151118_kaltim_ksn_bsr.jpg"></a></p> <p style="text-align: justify;">Satker Pengendalian dan Perencanaan PIP Provinsi Kalimantan Timur mengadakan Sosialisasi Perpres Nomor 31 Tahun 2015 tentang RTR Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan Timur dan Rapat Koordinasi Keterpaduan Program Pengembangan Infrastruktur KSN Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda, Rabu (11/11/2015).</p> <p style="text-align: justify;">Kepala Dinas PU Provinsi Kalimantan Timur yang diwakili Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Pamungkas Waluyo Adi mengatakan, dukungan pengembangan infrastruktur sangat diperlukan dalam upaya sinkronisasi serta mensinergikan keterpaduan program pengembangan infrastruktur di KSN. Dari sektor PUPR telah ditetapkan 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) di seluruh Indonesia yang harus sinergi dengan pendektan kewilayahan sesuai amanat PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, Perpres Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan dan Perpres Nomor 31 tahun 2015 tentang RTR Wilayah Perbatasan Negara di Kalimantan.</p> <p style="text-align: justify;">Dengan Sosialisasi ini, dapat mencapai upaya perwujudan keterpaduan, keterkaitan, keseimbangan pengembangan antarwilayah provinsi dan kabupaten/kota, serta keserasian antar sektor di Kawasan Strategis Nasional (KSN), maka diperlukan koordinasi pengembangan infrastruktur di KSN lintas provinsi, maupun lintas kabupaten/kota sehingga tercapai keterpaduan dan sinergitas program/kegiatan, tutur Pamungkas.</p> <p style="text-align: justify;">Sementara, Kepala Satker Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Kalimantan Timur Gandung Pujo Purnomo menjelaskan, Ditjen Cipta Karya sedang menggalakan Gerakan 100-0-100 yaitu 100% akses aman air minum, 0% kawasan kumuh, dan 100% akses sanitasi layak. Dalam proses pelaksanaan juga akan mengalami permasalahan dan tantangan-tantangan, dan mengatasi hal tersebut, Ditjen Cipta Karya telah merancang strategi pelaksanaan yang dituangkan dalam Rancangan Program DJCK tahun 2015-2019.</p>