Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman (Randal PIP) Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (17-11-2015) mengadakan dua workshop secara bersamaan yaitu Workshop Penajaman Kegiatan Tahun 2016 dan Persiapan Memorandum Program 2017 Bidang Cipta Karya, serta Workshop Pe

<p style="text-align: justify;"><a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2016/03/20151119_kalsel_mp_bsr.jpg"></a></p> <p style="text-align: justify;">Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman (Randal PIP) Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (17-11-2015) mengadakan dua workshop secara bersamaan yaitu Workshop Penajaman Kegiatan Tahun 2016 dan Persiapan Memorandum Program 2017 Bidang Cipta Karya, serta Workshop Pembinaan Dan Tindak Lanjut Pemutakhiran Data LHP Di Lingkungan Satker PIP Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan TA. 2015, di Kabupaten Banjar.</p> <p style="text-align: justify;">Kepala Satker Randal Provinsi Kalimantan Selatan, Patmo Suryo mengatakan, tujuan dilakukannya workshop ini untuk review status<em>readiness criteria</em> sebagai indikator kesiapan persiapan pelelangan dini di lingkungan Kementrian PUPR TA 2016. Kita juga mengidentifikasi permasalahan untuk menyusun rencana tindak lanjut dan memfasilitasi proses finalisasi Review Dokumen RPI2JM dan MP Tahun 2016-2020 yang mendukung gerakan 100-0-100 di Provinsi Kalimantan Selatan, sekaligus menyiapkan usulan tahun 2017 dalam rangka Konreg tahun 2016, ujar Patmo.</p> <p style="text-align: justify;">Patmo melanjutkan, penyiapan usulan kegiatan tahun 2017 bidang Cipta Karya dengan APBN bagi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan direkapitulasi dari dokumen Memoradum Program (MP) 13 kabupaten/kota yang sudah dilegalisasi kepala daerah. Terdapat 270 usulan dengan kesiapan <em>readiness criteria</em> rata-rata masih 30%. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan anggaran, tidak semua usulan dapat diakomodasi APBN, sehingga diperlukan penyaringan prioritas kegiatan yang diusulkan. Hal ini dilakukan agar anggaran dialokasikan untuk menyelesaikan permasalahan atau kebutuhan yang benar-benar strategis dan mendesak, seperti kegiatan multi-years dan kegiatan lanjutan (rounding-up), guna memastikan kegiatan yang telah mulai dilakukan pada tahun anggaran sebelumnya berfungsi, jelas Patmo.</p> <p style="text-align: justify;">Patmo berharap melalui workshop Pembinaan dan Pemutakhiran Data Laporan Hasil Pemeriksaaan dapat diperolehstatus terbaru LHP dan menyinkronkan status penuntasan laporan hasil pemeriksaan, agar penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan pengeloaan keuangan yang baik dapat terwujud.</p> <p style="text-align: justify;">Workshop dilaksanakan selama 3 hari dengan jumlah peserta 126 orang yang berasal dari Satgas Pendampingan PerencanaandanPengendalian Program Bidang Cipta Karya(Satgas RPI2JM) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Dinas Tata Kota/Kebersihan/BLH, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten/Kota; Perusahaan Daerah Pengelolaaan Air Limbah (PDPAL) Kota Banjarmasin dan Satker PIP Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. (Randal Kalsel/ari)</p>