Satker Randal PIP Provinsi NTT melaksanakan Workshop Evaluasi Akhir Tahun Bidang Cipta Karya Tahun Anggaran 2015, kabupaten/kota se-Provinsi NTT di Kupang, selama 2 hari (18-19/11/2015). Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Andreas Wellem Koreh mangatakan, evaluasi terhadap pro

<p style="text-align: justify;"><a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2016/03/20151123_ntt_akhir_tahun_bsr.jpg"></a>Satker Randal PIP Provinsi NTT melaksanakan Workshop Evaluasi Akhir Tahun Bidang Cipta Karya Tahun Anggaran 2015, kabupaten/kota se-Provinsi NTT di Kupang, selama 2 hari (18-19/11/2015).</p> <p style="text-align: justify;">Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Andreas Wellem Koreh mangatakan, evaluasi terhadap progress pelaksanaan kegiatan APBN bidang Cipta Karya TA 2015 untuk Provinsi NTT yang telah dilaksanakan sampai dengan Bulan November 2015, secara keseluruhan untuk Satker sektoral tingkat Provinsi sebesar 54,98% untuk keuangan dan 61,08% untuk fisik. Sedangkan untuk program PPIP progress sebesar 86,10% untuk keuangan dan 67,51% fisik, serta program Pamsimas progres keuangan sebesar 15,53% dan fisik 6,32%.</p> <p style="text-align: justify;">Andreas menambahkan, untuk kegiatan DAK sub bidang Air Minum TA 2015 progress keuangan baru mencapai 19,57% dan fisik sebesar 25,7%. Sedangkan untuk sub bidang Sanitasi progres keuangan 13,89% dan fisik sebesar 10,54%.</p> <p style="text-align: justify;">Progres masih belum sesuai target sehingga perlu perhatian pada realisasi keuangan dan fisik serta penyampaian laporan pada e-Monitoring yang harus selalu di-update. Kabupaten/kota yang telah menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) sub bidang air minum dan sanitasi TA 2015, diharapkan menyelesaikan kewajibannya dalam penyampaian laporan triwulan III dan IV dan Data e-Monitoring DAK, ujar Andreas.</p> <p style="text-align: justify;">Andreas mengungkapkan, mengenai realisasi DDUB pada pelaksanaan kegiatan APBN Bidang Cipta Karya Provinsi NTT sebesar 48,87% dengan realisasi pada sektor Air Minum sebesar 34,63%, Pengembangan Permukiman sebesar 17,17%,Penyehatan lingkungan Permukiman sebesar 7,74%. DAK Air Minum sebesar 11,08% dan DAK Sanitasi sebesar 7,89%.</p> <p style="text-align: justify;">Lebih lanjut, Andreas berharap melalui Workshop ini dapat mendorong kabupaten/kota lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas terhadap pencapaian hasil pelaksanaan kegiatan bidang Cipta Karya berdasarkan target dan rencana kegiatan serta menyelesaikan kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing.</p> <p style="text-align: justify;">Salah satu aspek yang mendapat respon besar dari kabupaten/kota adalah aspek berkelanjutan. Hal ini berangkat dari hasil evaluasi kinerja yang belum optimal, salah satu permasalahan adalah masih rendahnya respon Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap keberlanjutan dari infrastruktur yang dibiayai oleh APBN. Untuk meningkatkan manfaat dari infrastruktur dengan cara mendorong aspek keberlanjutan melalui pengelolaan dana OM dan peningkatan kapasitas dan lembaga pengelola, tutur Andreas. (sandria/randalntt/bns)</p>