Satker Perencanaan dan Pengendalian Wilayah I mengadakan acara Workshop Evaluasi Akhir Tahun di Batam, Kepulauan Riau, beberapa waktu lalu. Acara ini diikuti oleh 8 provinsi beserta kabupaten/kota masing-masing.   Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum dan

<a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2016/03/20151126_kepri_akhir_tahun_bsr.jpg"></a>Satker Perencanaan dan Pengendalian Wilayah I mengadakan acara Workshop Evaluasi Akhir Tahun di Batam, Kepulauan Riau, beberapa waktu lalu. Acara ini diikuti oleh 8 provinsi beserta kabupaten/kota masing-masing. &nbsp; <p style="text-align: justify;">Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang diwakili Kasubdit Keterpaduan Perencanaan dan Pengendalian Edward Abdurrahman mengatakan, pemangku kepentingan baik di tingkat daerah maupun pusat untuk mengevaluasi kinerja selama satu tahun ke belakang. Melalui evaluasi ini diharapkan kinerja dapat lebih baik di masa yang akan datang.</p> <p style="text-align: justify;">Evaluasi akhir tahun ini dilakukan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan target serta rencana yang telah ditetapkan pada proses perencanaan. Selain itu, melalui proses evaluasi yang menyeluruh diharapkan kegiatan pembangunan di masa yang akan datang dapat berjalan dengan lebih efektif dan menjamin tercapainya visi dan misi pembangunan nasional, seperti yang tertunda dalam agenda Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, ujar Edward.</p> <p style="text-align: justify;">Edward menjelaskan, pada RPJMN tahun 2015-2019 rencana pembangunan nasional tahap tiga diarahkan menuju pembangunan infrastruktur untuk mencapai kondisi layanan negara berpenghasilan menengah di tahun 2025 sesuai dengan arahan dalam RPJMN tahun 2005-2025. Upaya perwujudan pembangunan infrastruktur tersebut antara lain dilakukan dengan pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi serta perwujudan kota tanpa kumuh. Hal ini sejalan dengan visi misi Nawacita yang diusung oleh Kabinet Kerja yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.</p> <p style="text-align: justify;">Lebih lanjut Edward mengungkapkan, perwujudan dan pembangunan infrastruktur yang tertuang dalam dokumen RPJMN 2015-2019 diterjemahkan dalam gerakan 100-0-100 oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Gerakan 100-0-100 berupaya mewujudkan 100% akses aman air minum, 0% luas kawasan kumuh, dan 100% akses sanitasi layak pada tahun 2019. Hal tersebut merupakan tantangan bagi berbagai pihak baik pemerintah pusat maupun daerah untuk mencapai target ini melalui langkah nyata berupa perencanaan dan pelaksanaan program yang terukur.</p> <p style="text-align: justify;">Selain itu, diperlukan adanya komitmen pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur permukiman yang tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga mewujudkan permukiman yang berkelanjutan. Dengan adanya komitmen pemerintah daerah mewujudkan permukiman yang layak bagi warganya,maka upaya perwujudan gerakan 100-0-100 dapat dilaksanakan dengan adanya integrasi program angtar pemerintah daerah dan pemerintah pusat.</p> <p style="text-align: justify;">Sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam pemenuhan infrastruktur permukiman dan perwujudan gerakan 100-0-100, dengan memprioritaskan perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur permukiman dalam rencana pembangunan daerahnya masing-masing yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), tutur Edward.(randal Kepri/bns)</p>