Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Provinsi Papua Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengadakan workshop Evaluasi Akhir Tahun Bidang Cipta Karya TA 2015, di Gedung Serba Guna Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Kota Jayapura, Kamis (19/11/2015). Acara di

<p style="text-align: justify;"><a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2016/03/20151126_papua_evaluasi_akhir_tahun.jpg"></a>Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Provinsi Papua Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengadakan workshop Evaluasi Akhir Tahun Bidang Cipta Karya TA 2015, di Gedung Serba Guna Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Kota Jayapura, Kamis (19/11/2015). Acara dihadiri oleh peserta dari kabupaten/kota se-Papua.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Mikael Kambuaya mengatakan, pertemuan ini mempunyai arti yang sangat penting, karena forum ini bertujuan untuk mengetahui dan <em>mereview </em>sejauhmana capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, serta untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan perencanaan yang dibuat, dan mengidentifikasi kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing Satker serta tindak lanjut yang diperlukan.</p> <p style="text-align: justify;">Mikael menjelaskan, perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional yang terdiri dari empat tahapan yakni, penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Sedangkan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut, jelas Mikael.</p> <p style="text-align: justify;">Untuk mendorong Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pembangunan prasarana dan sarananya, khususnya bidang ke-Cipta Karya-an melalui proses yang terpadu/terintegrasi, partisipatif, dan terkendali, diperlukan adanya kerjasama pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, pembangunan prasarana dan sarana dapat dilaksanakan tidak secara sepotong-sepotong, baik secara fisik maupun pendanaannya, tetapi juga mampu memberikan manfaat yang optimal, yaitu membangun infrastruktur dasar dalam rangka mengangkat harkat dan martabat rakyat Papua menuju Papua Bangkit, mandiri dan sejahterah, imbuh Mikael.</p> <p style="text-align: justify;">Mikael menambahkan workshop ini dilaksanakan dalam rangka persiapan Provinsi Papua sebagai tuan rumah penyelenggaraan PON 20 tahun 2020. Bagi Pemerintah Daerah di 7 kabupaten/kota seperti, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Biak, Kabupaten Mimika,dan Kabupaten Merauke yang menjadi tempat acara tersebut akan dilaksanakan, agar memperhatikan perencanaan penataan sarana dan prasarana permukiman di sekitar lokasi kegiatan, tutup Mikael. (Paul_randalckpapua/ari)</p>