Direktorat Jenderal Cipta Karya menyelenggarakan Pra Sosialisasi Petunjuk Teknis dan Konsultansi Program Penggunaan DAK Tahun 2016 di Batam, Kepulauan Riau selama dua hari (16-17/11/2015). Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman (KIP) Ditjen Cipta Karya Dwityo A. Soeranto mengatakan, sasara

<p style="text-align: justify;"><a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2016/03/20151126_kepri_pra_konsultasi_bsr.jpg"></a>Direktorat Jenderal Cipta Karya menyelenggarakan Pra Sosialisasi Petunjuk Teknis dan Konsultansi Program Penggunaan DAK Tahun 2016 di Batam, Kepulauan Riau selama dua hari (16-17/11/2015).</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman (KIP) Ditjen Cipta Karya Dwityo A. Soeranto mengatakan, sasaran dari pemanfaatan DAK tahun 2016 untuk subbidang air minum yaitu penambahan sambungan rumah (SR) sebanyak 386.702 unit atau setara dengan penambahan layanan sebesar 1,5 juta jiwa penduduk, serta untuk subbidang sanitasi yaitu meningatkan sambungan rumah sebanyak 4000 SR melalui sistem pengelolahan air limbah terpusat, meningkatkan kualitas sistem limbah setempat sebanyak 66.000 unit dan terbangunya 2970 unit sarana sanitasi komunal.</p> <p style="text-align: justify;">DAK fisik dibagi tiga jenis yaitu, DAK Reguler, DAK Affrimasi dan DAK Infrastruktur Publik Daerah (IPD). Untuk DAK reguler tahun 2016 direncanakan untuk 508 kabupaten/kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 459 Miliar untuk subbidang air minum dan subbidang sanitasi sebesar Rp. 375 Miliar, serta DAK sarana dan prasarana irigasi dan air minum Rp. 3,7 Triliun. DAK Affirmasi rencananya akan diberikan kepada 178 kabupaten/kota dengan rincian subbidang air minum sebesar Rp. 281 Miliar dan subbidang sanitasi sebesar Rp. 230 Miliar. DAK IPD ini untuk air minum, sanitasi, irigasi, jalan dan perumahan rencananya akan diberikan kepada 508 kabupaten/kota dengan dana sebesar Rp.27,5 Triliun, " imbuh Dwityo.</p> <p style="text-align: justify;">Dwityo menambahkan, untuk berkoordinasi saat ini telah dibangun aplikasi sistem pelaporan monitoring dan evaluasi DAK oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berbasis web e-Monitoring DAK, diharapkan SKPD yang membidangi sanitasi dan air Minum dapat disiplin menyampaikan laporan kepada pembina teknis DAK di provinsi maupun di pusat (jpr/tim jurnalistik Randal Kepri/bns)</p>